Dalam sebuah wawancara eksklusif, Sukmo Harsono, seorang pengamat politik Indonesia, mengungkapkan pandangannya terkait proses seleksi calon menteri untuk Kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, nama-nama yang banyak beredar sebagai calon menteri atau wakil menteri tidak semata-mata hasil bocoran atau sumber yang mengungkapkannya secara sengaja."Menurut saya itu bukan bocoran juga bukan di bocorkan, karena memang menurut saya tidak ada yang bocor dan yang membocorkan," ujar Sukmo. "Menurut saya, itu adalah upaya memberi masukan oleh banyak pihak kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keilmuan yang subjektif."
Sukmo juga memperhatikan bahwa Partai Gerindra, salah satu komponen penting dalam koalisi, akan sangat cermat dalam mengamati dinamika nama-nama tersebut, baik yang berasal dari unsur partai politik maupun dari luar partai. "Saya yakin Partai Gerindra akan berdialog dengan berbagai pihak seperti TKN, Dewan Pakar, partai politik, civil society, dan penegak hukum sebelum memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih."
Lebih lanjut, Sukmo menjelaskan bahwa setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, hak prerogatif Presiden terpilih akan digunakan untuk berdiskusi dengan partai politik pengusung, seperti yang lazim dilakukan oleh para presiden sebelumnya. "Setelah itu, hak prerogatif Presiden terpilih berdiskusi dengan parpol pengusung seperti lazimnya para Presiden sebelumnya," tambahnya.
Terkait dengan kriteria calon menteri yang diharapkan, Sukmo menekankan pentingnya integritas dan ketidakberpihakan terhadap kasus korupsi. "Saya berharap calon-calon terpilih benar-benar dari kalangan bersih lingkungan dari kasus korupsi, dan memiliki kekayaan yang wajar," katanya. "Keahlian memang penting, tetapi yang lebih utama adalah integritas dan kesiapan untuk menerima tugas tanpa pamrih, bekerja tanpa kenal waktu, serta anti korupsi."
Dengan demikian, proses pemilihan calon menteri dalam kabinet yang akan datang dipandang sebagai langkah penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan efektif di Indonesia.
