Jakarta - Kasus Vina di Cirebon terus menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan kasus ini perlahan-lahan mulai terbuka, masih banyak jejak yang disembunyikan. Presiden Joko Widodo telah meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan transparan. Namun, hingga saat ini, belum ada titik terang mengenai pengungkapan kasus Vina.
Praktisi Hukum Muara Karta Simatupang menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang dinilai tidak profesional. Ia menyebut tempat kejadian perkara telah dimanipulasi, dan beberapa terpidana yang dijatuhi hukuman 8 tahun hingga seumur hidup harus menanggung perbuatan yang tidak mereka lakukan, sehingga kehilangan masa depan mereka.
"Lebih baik melepaskan 1.000 penjahat daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah, karena akan dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Tuhan," ujar Muara Karta dalam wawancaranya.
Muara Karta Simatupang tidak sendiri. Sejumlah pakar hukum seperti Otto Hasibuan, Yusril Ihza Mahendra, Farhat Abbas, dan anggota DPR Dedy Mulyadi juga turun tangan membela para terpidana yang diyakini tidak bersalah. Mereka berkomitmen untuk membebaskan para terpidana dan menghukum para saksi palsu yang menyebabkan delapan orang masuk penjara.
Dalam perkembangan terbaru, Muara Karta menduga ada keterlibatan mantan petinggi Polri, pejabat daerah, dan jenderal aktif dalam kasus Vina ini. Ia meminta agar para penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat segera diperiksa dan dipecat karena telah bertindak ceroboh dan tidak berdasarkan data serta fakta yang ada.
"Kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan transparan. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut," tegas Muara Karta.
Masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus Vina ini, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan mereka yang tidak bersalah segera dibebaskan.
