Jejak Pelaksanaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

 Jejak Pelaksanaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

di Indonesia 

Oleh: Kamila Sofi Nurraya

 

 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Dua elemen penting dari demokrasi adalah supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menyadari hal ini, saya tertarik untuk membahas topik ini, terutama mengingat salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di daerah asal saya, yaitu peristiwa Talangsari tahun 1989 di Lampung. Meskipun saya belum lahir pada saat kejadian tersebut, saya sering mendengar dan membaca tentangnya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia merupakan hal yang sangat mendasar. Namun, pengaturan hak asasi manusia oleh negara tidak berarti terjadinya pengekangan, melainkan pengaturan yang adil dan transparan. Dalam negara demokratis, implementasi hak asasi manusia adalah suatu keharusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran negara. Cita-cita yang hendak dicapai adalah implementasi demokrasi dan hak asasi manusia yang berdaulat rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya belum semua aspek dapat diterapkan dengan baik. Masih sering terjadi tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Indonesia. Hukum terlihat sangat tajam ke bawah, yaitu terhadap rakyat kecil. Contohnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sering kali menguap dan mendapatkan vonis ringan, berbeda dengan pencuri ayam atau pencuri singkong yang mendapatkan hukuman berat, yang tentunya tidak sebanding dengan kesalahannya. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai saat menjadi narasumber Kuliah Umum "Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia" di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 29-9-2023, terdapat 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003, dan Kasus Paniai 2014. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM.

Dari belasan peristiwa yang telah diselidiki Komnas HAM, empat peristiwa yaitu, Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai telah memiliki keputusan pengadilan, meskipun hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban. Haris Semendawai menyatakan, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu yudisial dan non yudisial. Penyelesaian yudisial dilakukan dengan memproses pelakunya melalui pengadilan HAM. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme non yudisial dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat. Untuk mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang serius, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2003.

Kita semua mengetahui bahwa menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM RI) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Peran Komnas HAM RI sangatlah penting dalam menjaga tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia dan mengungkapkan kasus-kasus HAM yang terjadi di negeri ini. Seperti ditulis oleh Willa Wahyuni dalam Hukum Online tanggal 12 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang telah terjadi di Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah membaca laporan dari tim non yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat pada, Rabu (11/1/2023).

Presiden Joko Widodo mengaku bersimpati dan berempati terhadap korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. "Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang," ujar Presiden Jokowi. Berdasarkan pernyataan serta pandangan di atas, saya berkesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Komnas HAM dan Presiden RI, telah berupaya untuk menangani serta menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Meskipun tidak semua bisa dituntaskan dan penyelesaiannya belum tentu memuaskan para korban, setidaknya ada pengakuan dari negara bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.