Permasalahan Kemiskinan dalam Pembangunan Sosial

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. 

Rendahnya pendapatan juga menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan baik. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Persoalan kemiskinan ini bukan hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan saja, tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Menurut Chambers, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Kemiskinan juga menjadi permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). 

Pada umumnya, masyarakat yang miskin berada jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga sulit menjangkau fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pembangunan di Indonesia.

Pengembangan Masyarakat melalui Program Sosial Pemerintah 

Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus memegang prinsip pengembangan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. 

Pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir untuk memperbesar akses masyarakat agar mampu mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik. 

Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang sistematis untuk membuat program, mengimplementasikan program, dan memotori serta mengevaluasi program tersebut. Sebagai upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program nasional yang mencakup berbagai bidang.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

Dalam bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan program BPJS Kesehatan yang mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.