[caption id="attachment_245565" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (Kompas.com/Kristianto Purnomo)"][/caption] Jika diamati akumulasi peristiwa pasca pemilu di dalam panggung politik DPR, sejak terkuatnya skandal kasus bank century, kasus cicak buaya, untuk dua kasus ini saja sudah nampak remang-remang tak jelas arah penyelesaiannya. Dalam kasus century sejak sri mulyani hengkang ke bank dunia, kasus ini sepertinya dan hampir dipastikan sudah masuk angin, terendam sama dengan kasus BLBI. Setelah kedua peristiwa ini muncul lagi masalah hukum dan politik baru, kasus korupsi yang melanda beberapa anggota dewan, polemik hukum susno duadji dan yusril ihza mahendara. Nah coba kita kaitkan dengan kinerja anggota DPR, ada ide usulan anggaran dana aspirasi 15 milyar per dapil dimana sebelumnya sudah ada kasus bagi-bagi mobil mewah untuk dinas para anggota dewan, kini paling news pembangunan gedung mewah DPR 1,6 triliun. Dari akumulasi rentetan peristiwa itu sudah jelas bahwa rata-rata anggota dewan dan para politisi hanya mengurus kebijakan politik untuk melanggengkan kekuasan, nyaris tidak bekerja untuk rakyat. Yang terjadi adalah saling membongkar borok lawan masing-masing tapi bukan dalam kerangka pemberantasan para koruptor di mana indonesia termasuk negara papan atas soal perilaku korupsi. Tetapi dalam rangka transaksi bargaining posisi politik. Buktinya koruptor yang sudah terjerat malah mendapat keringan alias pembebasan dalam bentuk grasi presiden. Jadi jelas kan untuk apa kasus-kasus itu dibongkar, plus apa gunanya membentuk satgas mafia hukum, toh tujuannya bukan dalam pemberantasan korupsi seperti yang selalu dikampanyekan oleh sby dan partainya. Yang terjadi korupsi yang dibongkar dilakukan bagi politisi yang dianggap dapat merugikan pihak yang berkuasa atau setidaknya korupsi yang tidak bagus bagi-baginya, diluar itu malah tidak dijamah sekalipun. Nah itulah kesibukan anggota DPR 'perang politik' sesama mereka, kesibukan kedua melengkapi diri dengan sejumlah fasilitas kemewahan. Jika dikaitkan dengan fakta politik lain saat pemilu, perilaku akumulasi peristiwa itu sudah mencerminkan bahwa kemengan politik adalah kemenangan karena money politik, jadi jangan heran yang mereka kejar kemudian hanya ke dua kesibukan itu setelah terpilih. Dalam kasus skandal century walau sampai saat ini belum dapat dibuktikan secara hukum, proses bailout itu terjadi karena terkait biaya politik saat pemilu. Dengan kinerja itu apa yang bisa diharapkan rakyat terhadap anggota DPR yang nantinya akan bekerja di dalam gedung baru super mewah itu. Sebagai contoh tidakkah hati nurani para anggota DPR itu melihat beberapa sekolah dasar baik inpres maupun negeri dibeberapa pelosok tanah air, dimana anak-anak bersekolah dengan gedung dan fasilitas seadanya, nyaris ambruk dan tak layak sepertinya lebih cocok disandangkan sebagai kandang ternak. Coba bayangkan dengan dana 1,6 triliun itu mungkin rib uan sekolah bisa direhab lebih bagus dan layak untuk digunakan. Tapi mungkin jawaban yang akan kita dapatkan dari contoh itu dari para politisi DPR, kira-kira, "itu kan sudah ada anggarannya sendiri", realisasinya mana ? Iklan sekolah gratis saja cuma bohong belaka seperti anekdot "naik gratis, turun..., yah, bayar dong" Jadi kesimpulannya DPR kita bukan mewujud jadi wakil rakyat tetapi tidak lebih hanya menjadi wakil partisian parpol, apa yang bisa kita harap dari DPR dengan gedung mewahnya itu nanti, jangan-jangan malah lebih keseringan tidur di sidang paripurna komisi-komisi. Wallahualam. Salam dialognol
