[caption id="attachment_24184" align="aligncenter" width="426" caption="(dok.Ika)"][/caption] Pembentukan Tim 8 pencari fakta kasus Bibit-Chandra bisa sedikit meredam gejolak massa, semacam apresiasi SBY menyikapi dukungan publik untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Asumsi awal sebenarnya sudah ada, di pihak SBY menganggap ini kasus hukum sehingga semua pihak harus menghormati proses hukum ini berjalan, beliau tidak mau campur tangan alias secara tidak langsung tetap mempersilahkan Kapolri dan kejaksaan melanjutkan kasus ini. Dipihak lain TPF juga sudah mempunyai asumsi bahwa kasus Bibit-Chandra memiliki banyak kejanggalan, sehingga kasus ini harus dihentikan. Setelah TPF bekerja selama seminggu, seperti asumsi tersebut hasilnya juga demikian, kasus Bibt-Candra harus di SP3-kan karena tidak cukup bukti untuk penuntutan lebih lanjut. Lain lubuk lain belalang, lain TPF lain pula Kapolri. TPF dengan slogan hentikan sedangkan Kapolri tetap kukuh pada slogan bosnya, lanjutkan........... TPF sesuai hasil rekomendasinya sudah pasrah memberikan hasil temuan itu ke SBY, sementara di sisi lain Kapolri malah semakin ngotot mencari bukti-bukti lain untuk pelimpahan ke kejaksaan di mana sebelumnya sudah dua kali pengembalian berkas. Logisnya, jika SBY membentuk TPF berarti ingin mengetahui kebenaran kasus ini, sehingga tidak lanjut kemudian melaksanakan hasil keputusan TPF, jika tidak lalu untuk apa payah-payah membentuk tim seperti ini ? Tekanan publik dan opini media terus berlanjut, pada salah satu sisi berpendapat jika SBY tidak mengikuti rekomendasi TPF maka kredibilitasnya akan anjlok dan mosi tidak percaya semakin mewacana yang berujung-ujung pada gerakan parlemen jalanan. Namun di sisi lain jika SBY mengikuti rekomendasi TPF, maka SBY seperti menampar Kapolri dan Kejaksaan. Selain itu pula dampak lain jika SBY setuju, maka tuntutan lain akan muncul, turunkan Kepala kejaksaan dan kapolri serta perlu dilakukan reformasi di kedua lembaga tersebut. Kasus antasari yang saat ini sedang dalam persidangan juga akan kena imbasnya, bahwa kasus ini juga merupakan bagian dari rekayasa (meminjam istilah mas nurul) mensterilkan KPK. Jika demikian, maka Antasari dan Bibit-chandra nama baiknya harus dipulihkan kembali, batal demi hukum, dan mereka harus dikembalikan ke posisi masing-masing sebagai pimpinan KPK. Cukup panjang kan kosekuensi logis yang harus dilakukan SBY jika memenuhi rekomendasi TPF. Sampai saat ini SBY belum menentukan sikap atas rekomendasi TPF, sementara di sisi lain waktu ini dimanfaatkan oleh Tim kapolri untuk mengumpulkan bukti-bukti baru menjerat Bibit-Candra. Nah, andai saja Anda SBY, maka anda harus bersikap bagaimana di dalam mengambil kebijakan atas permasalahan ini ? wallahualam. SALAM DIALOG
