Menurut data BPS, sejak 2002 hingga 2012 angka TFR kita relatif mengalami stagnasi pada kisaran 2,6 anak per Wanita Usia Subur (WUS), artinya wanita usia subur Indonesia melahirkan antara 2 sampai 3 anak (lebih banyak yang melahirkan 3 anak). Padahal target TFR secara nasional pada tahun 2019 adalah 2,3 anak per WUS. Â Sementara TFR ideal yang ingin dicapai adalah 2,1 anak per WUS. Â Hal itu yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) kita menjadi 1,49 persen, jauh lebih tinggi dari LPP harapan sebesar 0,50 persen per tahun.
Para ahli demografi mengemukakan bahwa peningkatan jumlah penduduk suatu negara akan berpengaruh terhadap berkurangnya lahan perumahan dan pertanian, berkurangnya ketersediaan pangan, serta meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan mendorong terjadinya tindak kriminalitas.
Laju pertumbuhan penduduk  Indonesia yang semakin tinggi berpotensi mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk di masa mendatang, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang memicu terjadinya gejolak sosial.
Upaya Pemerintah mengendalikan Populasi Penduduk
Sejak 1970 pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, utamanya untuk menekan angka kelahiran. Upaya itu dilakukan dengan cara: (a) mencanangkan program Keluarga Berencana sebagai gerakan nasional; (b) menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah; dan (c) membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua.
Upaya tersebut memang telah dirasakan hasilnya terutama di masa Orde Baru. Jika sebelum tahun 1970 rata-rata wanita melahirkan 5,6 bayi (fertilitas), maka setelah ada program KB Â menjadi 2,8. Â Angka fertilitas itu terus menurun (membaik) menjadi 2,4 anak per WUS pada tahun 2005-an. Namun sejak 2005 angka fertilitas mulai mengalami peningkatan menjadi 2,6 anak per WUS pada tahun 2012.
Peningkatan angka fertilitas tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Â Semenjak tahun 2000 persentase laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan dari 1,45 persen (tahun 2000) menjadi 1,49 persen (tahun 2016). Â Meski kenaikannya tidak terlalu besar, namun bila dibiarkan akan terus membesar hingga tidak terkendali dan akan sangat dimungkinkan terjadi ledakan penduduk. Karena jika LPP semakin naik sementara jumlah penduduk juga terus bertambah banyak maka pertambahan penduduk akan semakin besar.
Dengan demikian maka dikatakan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dinilai kurang berhasil. Menjadi suatu peringatan serius (warning) bagi pemerintah apabila pertumbuhan penduduk Indonesia tidak dapat ditekan sejak dini maka bisa jadi pada 30 hingga 50 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk.
Solusi Terobosan
Melihat trend laju pertumbuhan penduduk negeri kita saat ini maka bangsa Indonesia berpotensi menghadapi ancaman ledakan penduduk dimasa mendatang. Oleh karenanya pemerintah saat ini tidak bisa tidak kecuali harus menempatkan usaha pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai program prioritas nasional. Berbagai hasil pembangunan yang dicapai akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan keseimbangan populasi penduduk. Suatu wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi selalu mempunyai berbagai permasalahan sosial yang membuat kenyamanan hidup masyarakat terganggu.
Apabila terjadi ledakan penduduk di masa depan, siapakah yang harus bertanggung jawab? Generasi masa depan yang mengalami kondisi ledakan penduduk hanyalah sebagai korban, bukan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Â Yang harus bertanggung jawab adalah generasi sebelumnya.
