Kabinet Gaduh Lagi? Cuekin Aja!

Kabinet gaduh lagi. Yang terbaru, saling sindir di twitter antara Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri Desa Pemberdayaan Tertinggal Marwan Jafar perihal Garuda. Serta kegaduhan terkait meme bergambar Menteri ESDM Sudirman Said yang kabarnya diunggah Menko Rizal Ramli.

Kegaduhan demi kegaduhan itu membuat kening kita berkernyit. Tanda tanya mencuat, pantaskah kita sebagai rakyat jelata diminta ikut memikirkan ulah mereka? Memikirkan beban hidup keseharian saja sudah pening, kok masih disuruh memikirkan menteri yang bertengkar.

Kita tidak tahu motif para menteri memamerkan pertengkaran itu di muka khalayak. Apa mereka sedang mencari dukungan berupa opini publik? Apa rakyat sedang dipancing untuk "memihak" salah satu kubu?

Jika itu yang terjadi, tentu patut disesalkan. Tidak sepatutnya para menteri "mengadu domba" rakyat untuk mempertahankan kedudukannya. Indikasi adanya "adu domba" mulai terlihat. Yakni dengan maraknya opini atau analisa di dunia maya terkait kegaduhan itu. Sebagian opini itu merupakan karya netizen murni, sebagian lagi mungkin "penulis bayaran" atau setidaknya memiliki afinitas tertentu. Banyaknya opini, yang kadangkala ngawur itu, ikut memanaskan emosi pembaca.

Awalnya kita mengira, kegaduhan itu bagian kerja para menteri. Katakanlah, mempertahankan konsep atau program sesuai wewenang dan bidang tugasnya. Tetapi berulangnya kegaduhan memunculkan kecurigaan, bahwa pertengkaran itu tak lebih dari perebutan kepentingan.

kecurigaan lain, kegaduhan merupakan skenario untuk menutupi kegagalan para menteri dalam menjalankan tugasnya. Terlena mengomentari kegaduhan justru membuat kita lupa mengawasi kinerja mereka. Padahal itu yang saat ini urgen.

Masyarakat tidak diuntungkan dengan kegaduhan itu. Agar kegaduhan tak terus berulang, saatnya kita bersikap. Saatnya netizen untuk cuek. Semakin dibincagkan, semakin "caper" mereka. Biarkan para menteri bertengkar, tidak perlu dikomentari atau dibincangkan. Jikapun berkomentar, tak membela salah satu "kubu".

Pada akhirnya, biar dan data dan fakta berbicara. Apakah pemerintah yang berkuasa saat ini layak mendapat rapor biru atau merah. kegaduhan atau hambatan apapun, tak pantas menjadi apologi atas sebuah kegagalan.