Mohon tunggu...
kakek tampan
kakek tampan Mohon Tunggu... lainnya -

saya cinta damai cinta rokok dan cinta kemenyan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Blunder Bagi PDIP dan Jokowi Terkait BBM

29 Agustus 2014   17:27 Diperbarui: 18 Juni 2015   02:11 535
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM sangatlah berpengaruh bagi masyarakat berbagai kalangan dan tentu nya kita semua berpikir sama apabila BBM naik maka Angka Kemiskinan juga akan bertambah. Tentunya pemerintah sudah berhitung, ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Termasuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat miskin.

Cara pemerintah untuk menambahkan anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bisa dilihat sebagai bentuk dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang otomatis akan menyelamatkan APBN. jadi ada dana anggaran yang memang bisa disalurkan untuk memajukan pembangunan infrastruktur, bantuan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetapi dalam bentuk tunai.

Setiap Kepala Negara yang memimpin bangsa ini sudah pasti akan menaikkan harga BBM, Sebenarnya, Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, BBM naik 12 kali. Presiden Soeharto, BBM naik  18 kali. Presiden Habibie naik 1 kali. Presiden Gus Dur 1 kali naik dan Presiden Megawati, BBM naik sebanyak 2 kali, ditambah 7 kali penyesuaian harga BBM. Sedangkan pada masa SBY, BBM naik sebanyak 3 kali.

Kenaikan BBM terkadang sering sekali dipolitisi oleh berbagai pihak, dan mungkin terkadang tak bisa dihindari, misalnya saja ketika pada masa pemerintahan SBY 2004 - 2009 dan 2009 - 2014 (menjabat 2 periode) ketika harga minyak dunia sedang tinggi, maka tak ada pilihan untuk menyelamatkan anggaran maka harga BBM pun dinaikkan, partai oposisi (PDIP) pun menentang keras atas kebijakan tersebut bahkan berasumsi kebijakan tersebut sangat mensengsarakan rakyat bawah. melalui kader kader nya contohnyo Riek dyah Pitaloka saja tepat setahun lalu, berdiri paling depan untuk menolak kenaikan BBM. lah sekrang PDIP paling depan mendesak pemerintah menaikkan harga BBM. Muke gilee tuhh !!! hahaha

Tetapi saat ini ketika Jokowi - JK kan menjabat Presiden baru menggantikan Presiden SBY, menyatakan keberatan apabila pada masa akhir masa jabatan SBY tidak menaikkan harga BBM, ketika usulan menaikkan BBM tersebut ditolak mentah mentah oleh presiden SBY dengan alasan Kenaikan tersebut  memberatkan masyarakat, karna  awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikan kembali TDL. Dan dalam waktu dekat, atas permintaan Pertamina, harga gas elpiji 12 kg juga  akan dinaikkan. Tentu akan menjadi beban berat untuk masyarakat,, Jokowi pun mungkin takut popularitas nya ditaruhkan ketika menjabat presiden BBM akan naik.

Pak Jokowi tolong dong jarkon ny yang melekat dengan rakyat yang katanya partai wong cilik, dan jangan duluan mengeluh kalau popularitasnya nanti rendah gara gara kebijakan kenaikan BBM, hal tersebut sudah dilakukan presiden sebelumnya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun