[caption id="attachment_311738" align="aligncenter" width="635" caption="Prabowo Memberi Penjelasan Rp.1000T , sumber : youtube"][/caption]
Seribu Triliun Rupiah! Jumlah fantastis yang dilontarkan Prabowo ini segera menimbulkan kontroversi karena saat debat capres ke-2 ia tidak sempat menjelaskan secara detil dari mana angka itu berasal. Sebelum pertentangan pendapat makin panas, ada baiknya kita menyimak dulu penjelasan Prabowo dan Gerindra tentang angka tersebut.
Angka Rp.1000T sebenarnya bukan barang baru dalam kampanye Prabowo. Namun baru panas beberapa hari terakhir seiring meruncingnya persaingan antara dua capres kita ini. Penjelasan mengenai angka tersebut saya dapatkan di video berjudul Prabowo : Uang Negara Bocor 1000 Triliun Lebih/Tahun yang berisi rekaman pemaparan Prabowo ketika menjadi menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke II di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (13/02/2014).
Di video itu Prabowo menyatakan bahwa pada tahun 2013 ada kebocoran dan kehilangan kekayaan negara sebesar Rp. 1.160 triliun. Jumlah inilah yang sering dibulatkan ke bawah menjadi Rp.1000T oleh Prabowo. Sumber kebocoran ini sendiri ada 3 yaitu :
Pertamax, anggaran negara untuk subsidi energi sebesar Rp.300T. Data Prabowo ini bisa dianggap sesuai dengan data Kementrian Keuangan yang menyebutkan realisasi sementara subsidi energi sampai 31 Desember 2013 sudah mencapai Rp 310 triliun atau 103,4 persen dari pagu APBN-P Rp 299,8 triliun. Harap diingat, anggaran subsidi energi ini mencakup subsidi BBM, Elpiji, Bahan Bakar Nabati (BBN) dan listrik. Artinya Prabowo berniat menghapus semua subsidi ini, namun tidak dijelaskan secara bertahap atau serentak.
Kedua, kebocoran anggaran negara (APBN) sebesar Rp.500T. Prabowo menjelaskan bahwa angka ini muncul dari perhitungan para pakar bahwa sepanjang 2013 ada kebocoran sebesar 25% dari total APBN . Angka 25% ini sesuai dengan yang terjadi di DKI dimana Jokowi-Ahok berhasil memotong kebocoran APBD DKI sebesar angka itu tanpa mengurangi jumlah proyek dan pelayanan.
Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp.360T. Prabowo tidak menjelaskan pajak apa yang hilang ini. Inilah yang memicu munculnya berbagai spekulasi bahwa ini adalah pajak kepada Freeport dan perusahaan tambang asing lainnya. Nah, penjelasan mengenai hal ini justru ada di video Hashim Djojohadikusumo Memaparkan Visi Partai Gerindra di USINDO Open Forum Lunchen pada tanggal 17 Juli 2013. Video ini juga berisi pernyataan Hashim bahwa Prabowo dan Gerindra akan mengistimewakan Amerika dan pernyataan bahwa Mentan memecat 73 pejabat Kristen, namun saya tidak akan bahas soal itu di sini. Yang menarik pada video itu, Hashim justru menyatakan bahwa Gerindra dan Prabowo berjanji untuk tidak akan menaikkan pajak kepada Freeport dan Russel.
Dari kedua sumber video di atas, saya belum melihat ada pernyataan Prabowo bahwa potensi pendapatan yang seharusnya didapat negara namun tidak diperoleh (akibat kontrak karya yang merugikan, penyelundupan dan pengambilan SDA illegal lewat illegal logging, illegal mining dll) termasuk dalam hitungan yang Rp.1.160 triliun tersebut. Kekayaan negara yang berupa kekayaan BUMN dan sumber daya alam pun saya rasa tidak termasuk didalamnya.
Sedikit tambahan, nasionalisasi perusahaan asing pun tidak sesuai konteks tulisan ini dan juga tidak ada dalam agenda Prabowo, seperti diungkapkan di "Gerindra: Prabowo Tak Pernah Berniat Nasionalisasi Perusahaan Asing".
