Membangun potensi masyarakat pedesaan merupakan tugas utama putra-putri daerah (red; pribumi). Sehingga dalam proses pembangunan tidak serta merta melimpahkan pengelolaan pembangunan di daerah tanah kelahiran kepada aparatur pemerintahan, terlebih pengelolaan itu hanya sedikit melibatkan masyarakat desa atau pun putra-putri setempat.Â
Dalam beberapa tahun terakhir, begitu banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Guna menunjang kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat. Khususnya, kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung.
Namun, perlu perhatian dari komponen masyarakat, terlebih orang-orang pribumi, dimana pembangunan yang dilakukan dengan menghabiskan APBD milyar hingga triliyunan itu, sudahkah dirasakan secara signifikan dalam pendayagunaan potensi alam dan sumber daya manusianya? Seberapa banyak sumber daya manusia yang usai menyelesaikan studi kuliah diberikan ruang untuk turut serta membangun dalam pengelolaan potensi daerahnya?
Pertanyaan tersebut merupakan wujud perhatian penulis terhadap potensi alam serta SDM yang belum optimal dalam pendayagunaannya. Pertama, Provinsi Lampung sebagai jalur transportasi masuk-keluar kendaraan Sumatera-Jawa sudah tentu mampu membantu meningkatkan biaya perbaikan jalan serta perawatan jalan guna memberi rasa aman dan nyaman bagi para pengendara yang melintasi Provinsi Lampung serta kabupaten/kota yang terdapat didalamnya.
Kedua, dengan memiliki 15 kabupaten/kota, Provinsi Lampung seharusnya mampu menyerap tenaga honor dan PNS yang banyak dari putra-putri daerah, bukan malah kebalikannya. Maka putra-putri daerah pun merasa tak diberdayakan akhirnya memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di daerah orang, hal ini pula yang memupus semangat putra-putri daerah untuk turut serta membangun daerah kelahirannya.
Ketiga, potensi alam berupa pegunungan, daratan, dan dikelilingi oleh perairan sudah tentu menjadi aset daerah Lampung untuk dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, bila saja mampu lebih dioptimalkan dalam pengelolaannya oleh pihak pemerintah.
Oleh karena itu, DPRD, Gubernur, bupati/walikota, dan SKPD, untuk dapat lebih memperhatikan dan melibatkan masyarakat pribumi, jangan sampai dalam pengelolaan pembangunan yang direncanakan masyarakat pribumi terima jadi semata, tetapi tidak ada keterlibatan secara langsung. Mengakibatkan kurangnya rasa memiliki sarana dan prasarana yang sudah dibangun untuk kebutuhan masyarakat.
James B. Cook,(1994) mengajukan konsep community development tetap memiliki karakteristik utama yakni, 1) Fokus hanya pada komunitas saja; 2) Kesadaran membuat perubahan dorongan struktural, bukan melawannya; 3) Menggunakan pekerja profesional; 4) Diawali oleh grup/kelompok, agen atau institusi luar untuk unit komunitas; 5) Menekankan partisipasi publik; 6) Partisipasi dengan maksud menolong diri sendiri; 7) Menumbuhkan ketergantungan untuk demokrasi parsipatif sebagai moda untuk pembuatan keputusan komunitas; dan 8) Menggunakan pendekatan holistik.
Dengan demikian, pengembangan masyarakat dalam rangka mendorong untuk melakukan pekerjaan sosial yang tujuan utamanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada pribumi serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.Â
Untuk itu pula, warga pribumi dituntut untuk memaksimalkan potensi yang ada didalam dirinya, dengan mengasah keterampilan, menyelesaikan jenjang pendidikan, memperbanyak membaca dan berdiskusi untuk memahami masalah-masalah serta mampu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
Dengan kondisi persaingan globalisasi atau biasa disebut dengan "neoliberalisme", sebuah agama baru yang mengizinkan proses penundukkan dan penaklukkan wilayah ini dilaksanakan dengan cara penguasaan keterampilan dan pengetahuan guna mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.
