Penolakan Terhadap Tapera: Upaya Pemerintah Menipu Rakyat
Tapera, atau Tabungan Perumahan Rakyat, merupakan skema baru yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah. Namun, di balik wacana mulia tersebut, terdapat kecurigaan bahwa Tapera adalah upaya pemerintah untuk menipu rakyat dan menguasai dana mereka.
Pertama-tama, perlu dipahami bahwa Tapera bukanlah pajak, iuran, atau retribusi. Hal ini berarti, Tapera tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak dapat dipaksakan pemungutannya kepada masyarakat. Tapera adalah semacam "uang wajib" yang akan dikelola oleh pemerintah, dengan dalih untuk membantu rakyat memiliki rumah.
Permasalahan mendasar dengan Tapera adalah bahwa pemerintah tidak memiliki track record yang baik dalam mengelola dana publik. Skandal korupsi dan penyelewengan dana publik yang terjadi di berbagai lembaga pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain, menciptakan keraguan di benak masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dana Tapera.
Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan jaminan yang jelas mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat sebagai imbal balik dari Tapera yang mereka bayarkan. Tidak ada kepastian mengenai besaran subsidi atau bantuan rumah yang akan diterima oleh peserta Tapera. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana Tapera akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan lain, bukan untuk membantu rakyat memiliki rumah.
Lebih lanjut, Tapera juga berpotensi menciptakan beban ekonomi baru bagi masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, di mana daya beli masyarakat telah menurun akibat inflasi dan kenaikan harga, membebani masyarakat dengan kewajiban baru seperti Tapera dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi lain untuk membantu rakyat memiliki rumah, misalnya dengan meningkatkan subsidi perumahan, mempermudah akses kredit kepemilikan rumah, atau mendorong pembangunan rumah murah oleh pengembang. Skema Tapera yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah dianggap tidak tepat dan tidak adil bagi rakyat.
Oleh karena itu, penolakan terhadap Tapera merupakan langkah yang wajar dan tepat. Masyarakat harus bersikap kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya sebelum meminta masyarakat untuk menyerahkan dana mereka dalam skema Tapera. Upaya pemerintah untuk menipu rakyat melalui Tapera harus ditolak demi menjaga kepentingan dan hak-hak masyarakat.
5 Juni 2024
