“Pengalaman adalah guru yang terbaik!”
Pepatah bijak diatas sepertinya menjadi pegangan pemerintah Indonesia sebagai operator tunggal pengelola perjalanan haji reguler di Indonesia. Dari tahun ke tahun, berbagai inovasi pelayanan haji terus dibenahi dan ditingkatkan secara bertahap. Layaknya Kaizen, berbagai langkah inovatif terus diupayakan oleh pemerintah melalui Departemen Agama untuk memberikan layanan terbaik kepada calon jamaah haji Indonesia, terlebih selama berada di tanah suci, Makkah dan Madinah.
Pada musim haji tahun 2019 ini, lompatan inovasi khususnya untuk layanan akomodasi haji selama di Makkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai banyak pihak sangat bermanfaat untuk menambah kenyamanan, bahkan kekhusu’an jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Salah satunya adalah sistem zonasi atau pengelompokkan lokasi pemondokan calon jamaah haji berdasar asal daerah atau embarkasi yang segera diterapkan.
Berbeda dengan sistem pemondokan pada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya yang "membaur", untuk tahun ini pemerintah memberlakukan pengelompokkan, dimana Jamaah dari embarkasi yang sama akan mendapatkan lokasi penginapan yang sama dan dalam satu zona wilayah yang sama tersebut bisa digabung beberapa embarkasi yang mempunyai latar belakang kedaerahan yang sama.
Berikut daftar lengkap penempatan masing-masing embarkasi berdasarkan wilayah zonasi :
- Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
- Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta-Pondok Gede (JKG);
- Misfalah: Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS);
- Jarwal: Embarkasi Solo (SOC);
- Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB);
- Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin (BDJ) dan Balikpapan (BPN)
- Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)
Dengan sistem zonasi, diyakini akan memudahkan koordinasi baik antar jamaah maupun jamaah dengan petugas, bahkan antar sesama petugas pendamping haji. Selain itu, sistem zonasi ini juga dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kualitas layanan akomodasi jamaah haji, termasuk upaya untuk mengeliminir berbagai “permasalahan klasik” jamaah haji dari Indonesia seperti masalah transportasi jamaah, komunikasi/bahasa, tersesat/kesulitan mencari lokasi pemondokan dan menu makan jamaah.
“Permasalahan klasik” jamaah haji Indonesia diatas, mungkin bukan termasuk perkara yang terkait secara langsung dengan sah atau tidaknya ataupun yang bisa membatalkan atau menggugurkan ibadah haji, tapi bisa saja mengurangi kenyamanan jamaah selama mukim di Makkah yang dikhawatirkan akan mengganggu kekhusu’an jamaah dalam menjalankan semua rukun ibadah terkhusus rukun haji untuk mendapatkan pahala haji yang mabrur.
Alhamdulillah, penerapan sistem zonasi untuk pemondokan jamaah yang maksimal berjarak 1000 meter dari Masjidil Haram ini akan memberi efek domino positif bagi beberapa permasalahan klasik jamaah haji Indonesia selama di Makkah, seperti layanan transportasi jamaah yang lebih fokus dan terkontrol dan menurut Kasubdit Transportasi Haji Kemenag Subhan Cholid sudah siap 100%, dimana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sudah menyiapkan tiga jenis layanan transportasi darat yang bisa dinikmati semaksimal mungkin oleh jamaah ketika beribadah haji, yaitu
