Upaya Memperbaiki Inakurasi Data Produksi Jagung

Dalam praktiknya, Kementan bertanggung jawab atas laporan administrasi yang dikumpulkan setiap bulan di tingkat kecamatan oleh petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota, yang disebut mantri tani atau Kepala Cabang Dinas, sementara BPS bertanggung jawab atas estimasi produktivitas. Secara teknis, data produksi merupakan hasil perkalian antara data luas panen dan produktivitas.

Data luas panen telah lama diduga menderita overestimate karena dikumpulkan melalui pengukuran subjektif (subjective measurement), terutama perkiraan dengan menggunakan pandangan mata atau yang lebih dikenal dengan metode eye-estimate. 

Selain persoalan metodologi, kesalahan pengukuran juga disebabkan kompetensi mantri tani yang kurang memadai dan subjektivitas mereka akibat konflik kepentingan karena informasi yang dikumpulkan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mengawal program-program peningkatan produksi di wilayah tugasnya.

Sementara itu, data produktivitas memiliki akurasi yang relatif lebih baik karena dikumpulkan melalui pengukuran objektif (objective measurement) yang disebut Survei Ubinan. 

Pengukuran produktivitas dilakukan pada sampel plot berukuran 2,5 m x 2,5 m yang dipilih secara acak sesuai dengan kaidah statistik. Metode ini banyak digunakan di sejumlah negara produsen padi, seperti Thailand dan India.

Masalah pada data beras telah diselesaikan tahun lalu dengan penerapan metode baru untuk estimasi luas panen yang disebut Kerangka Sampel Area (KSA). 

Metode ini memanfaatkan teknologi terkini, yakni data luas baku lahan sawah hasil citra satelit, sistem informasi geospasial dan aplikasi Android yang dikombinasikan dengan teknik statistik. Lalu, bagaimana dengan data jagung?

Sejak 2016, BPS telah menghentikan sementara publikasi data produksi padi dan palawija, termasuk jagung, hingga perbaikan metode pengukuran luas panen yang berbasis objective measurement selesai dilakukan. 

Namun, Kementan tetap melakukan perhitungann luas panen dan produksi jagung dengan menggunakan metode lama sebagai input kebijakan, terutama untuk perencanaan dan evaluasi semua program yang ditujukan untuk mencapai swasembada. 

Data ini pula yang dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait impor jagung. Idealnya, data tersebut dikoreksi terlebih dahulu sebelum dijadikan input kebijakan.

Lantas, bagaimana solusinya? Jelas bahwa masalah kronis dalam pengukuran luas panen harus diselesaikan. Pengukuran objektif harus dikembangkan untuk menggantikan metode eye-estimate.