Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan Jakarta Meningkat dalam Setahun Terakhir, Bagaimana Solusinya?

Umumnya kelompok masyarakat bawah mengacu pada 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah. Data BPS memperlihatkan, selama ini kelompok masyarakat ini hanya menikmati sekitar 16 persen total kue ekonomi yang tercipta di Ibu Kota. Proporsi ini jauh lebih kecil dibanding porsi yang dinikmati oleh 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi yang mencapai 47 persen.

Identitas diri
Sayangnya, upaya memperluas cakupan program perlindungan sosial oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal dihadapkan pada persoalan ketersediaan data target rumah tangga yang lengkap dan akurat.

Diketahui, kemiskinan di Jakarta merupakan kemiskinan perkotaan dengan karakteristik penduduk miskin cenderung terkonsentrasi pada kawasan pemukiman kumuh di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, dan daerah pesisir.

Mereka umumnya adalah pendatang dari luar Jakarta yang tidak dilengkapi dengan identitas diri yang sah sebagai warga Jakarta, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Dengan demikian, keberadaan mereka tidak teregistrasi di dalam basis data Pemprov DKI. Sebagai contoh, sebanyak 184 warga Kampung Akuarium yang menjadi korban penggusuran ternyata tidak memiliki KTP Jakarta (CNN Indonesia, 27 November 2017).

Pemudik dengan menggunakan KA Kertajaya dan Matarmaja dari Jawa Timur tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (30/6/2017). Seiring dengan akan berakhirnya libur Lebaran, warga mulai kembali berdatangan dari kampung halaman dan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 1 Juli 2017.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Persoalannya, dalam pendataan BPS mereka akan tetap tercakup sebagai penduduk Ibu Kota. Pasalnya, definisi penduduk menurut BPS mengacu pada konsep yang disepakati secara internasional dalam penyelenggaraan statistik resmi, yakni waktu tinggal (minimal selama 6 bulan) dan maksud untuk menetap tanpa memperhatikan identitas kependudukan.

Padahal, keberadaan identitas diri ini sangat krusial agar mereka teridentifikasi sebagai warga Jakarta dan menjadi target program-program perlindungan sosial yang diinisiasi oleh Pemda DKI. Program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, misalnya, mensyaratkan bukti KTP dan KK untuk menjadi penerima program.

Patut diduga, kurang maksimalnya kinerja Pemprov terkait penanganan ketimpangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan program-program perlindungan sosial yang ada tidak menjangkau seluruh kaum marjinal DKI (under coverage).

Diketahui, dalam setahun terakhir, gini rasio meningkat dari 0,411 pada Maret 2016 menjadi 0,413 pada Maret 2017, sementara pada saat yang sama persentase penduduk miskin juga meningkat dari 3,75 persen menjadi 3,77 persen.

Sumber: diolah dari data BPS

Karena itu, untuk memperluas jangkauan program-program perlindungan sosial tersebut, Pemprov harus memastikan terlebih dulu bahwa seluruh kaum marjinal ibu kota telah menjadi "warga Jakarta" yang dibuktikan dengan kepemilikin identitas kependudukan yang valid. (*)