Kinerja Jokowi dalam soal pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari profil kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli.
BPS mencatat, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin—yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari  Rp447.797—di Jakarta mencapai 393,98 ribu orang atau mencakup 3,92 persen dari total jumlah penduduk Jakarta. Itu artinya, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 22,28 ribu orang bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2013.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2013. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret tahun lalu mencapai 352,96 ribu orang atau 3,55 persen dari total penduduk. Itu artinya, dalam setahun terakhir jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 41,02 ribu orang.
Seperti diketahui, inflasi atau kenaikan harga-harga barang dan jasa sangat memengaruhi perkembangan jumlah penduduk miskin. Apalagi, bila inflasi yang terjadi digerakkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan yang merupakan kebutuhan pokok penduduk miskin. Hal ini disebabkan sekitar 60-70 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pendek kata, inflasi yang tinggi bakal menggerus daya beli penduduk miskin sehingga mengoreski tingkat kesejahteraan mereka.
Itulah sebab, pengendalian inflasi menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI), tapi juga pemerintah daerah. Pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam pengendalian inflasi tercermin dari pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam tim ini, pemda berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
Mudah diduga, kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta dalam setahun terakhir tidak lepas dari sumbangan inflasi yang terjadi sepanjang Maret 2013- Maret 2014. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2013 disebabkan  oleh kanaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Juni 2013. Kebijakan tidak populer ini memicu inflasi Jakarta hingga mencapai 3,16 persen pada Juli 2013.  Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 nampaknya disebabkan inflasi sepanjang Desember 2013-Februari 2014 yang relatif tinggi sebagai efek dari tingginya permintaan terhadap barang dan jasa saat Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
Karena itu, pengendalian inflasi memegang peranan penting bagi keberhasilan Pemda DKI dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Jakarta. Sayangnya, kinerja Pemda DKI dalam soal pengendalian inflasi belum maksimal. Hal ini tercermin dari pergerakan angka inflasi Jakarta, yang secara umum, di atas angka inflasi nasional dalam setahun terakhir. BPS mencatat, laju inflasi sepanjang Juni 2013-Juni 2014 (year on year) di Jakarta mencapai 7,09 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar  6,7 persen. (*)
Data-data bersumber dari BPS Provinsi DKI Jakarta
