Opini, penulis merupakan mahasiswa program studi Megister Ilmu Hukum di Universitas Lampung
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi yang diajukan Pengawas Lingkungan Hidup KLHK atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 yang memfasilitasi atau mengizinkan panen tebu dengan cara dibakar. Permohonan diajukan pejabat pengawas lingkungan hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta unsur masyarakat. Dalam Putusan MA Nomor 1P/HUM/2024, majelis hakim yang diketuai hakim agung Yulius memerintahkan untuk mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 karena bertentangan dengan sejumlah aturan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan panen menggunakan metode bakar lahan telah menguntungkan perusahaan perkebunan tebu, namun merugikan publik. Dengan demikian, Pergub tersebut harus dicabut. "Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen, tapi tindakan ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar seperti pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu," tegas Rasio di kantor KLHK.
Data Ditjen Penegakkan Hukum KLHK menunjukan, akibat Pergub tersebut setiap tahun terjadi pembakaran ribuan hektar lahan tebu untuk panen. Pada 2021, pembakaran mencapai 5.469 hektar lahan tebu milik dua perusahaan.Pada 2023 jumlah luas lahan tebu yang dibakar dalam rangka kegiatan panen, makin bertambah banyak. Berdasarkan perhitungan awal, lahan tebu yang dibakar menjadi 14.492 hektar.
