Sudah saatnya pihak otoritas pajak menginisiasi Gerakan Patuh Pajak Nasional dengan menggali kembali nilai-nilai luhur dari budaya gotong royong dengan tujuan meningkatkan morale compliance masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengaitkan semua penggunaan layanan publik dengan tingkat patuh pajak  individual/entitas barangkali bisa digunakan sebagai sarana pemaksa bagi mereka yang morale compliance  nya masih rendah.  Kepatuhan membayar pajak tidak hanya menunjukkan tingginya morale compliance seseorang tetapi juga menunjukkan tingginya religiuosity compliance seseorang karena dalam system self assessment hanya wajib pajak dan tuhan yang tahu tentang keadaan yang sebenarnya.Â
Sebagai masyarakat paternal tentu saja Gerakan Patuh Pajak Nasional baru bisa diterima secara luas jika terlebih dahulu dimulai dari penyelenggara negara dengan kata lain semua penyelenggara negara harus benar dulu bayar pajaknya. Jadikan juga patuh pajak sebagai sarana untuk menguji integritas seseorang sebelum menjadi pejabat publik dan dalam rangka memenuhi azas transparansi, khusus untuk penyelenggara negara, kerahasiaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 34 undang-undang KUP perlu dipertimbangkan pengecualiannya. Â
Kita berharap dengan bertumpu pada nilai-nilai luhur kegotongroyongan sebagaimana yang dinyatakan pelaksana tugas ( Plt.) Direktur Jenderal Pajak Ken, hendaknya di tahun 2016 ini pemerintah dengan melibatkan seluruh penyelenggara negara sesuai tupoksi masing-masing mengkampanyekan Gerakan Sadar Pajak Nasional ( GSPN ) untuk menciptakan budaya patuh pajak benar-benar hadir dalam masyarakat Indonesia.Â
Kedepan hendaknya tidak ada lagi penumpang gelap di negeri ini. Menikmati hidup dengan rasa aman tapi tidak bayar pajak, berusaha dengan tenang tapi tidak bayar pajak, berkendara dengan nyaman  tapi tidak bayar pajak, memanfaatkan fasilitas publik  tapi tidak bayar pajak. Mereka ini adalah benalu, amoral & munafik  yang tanpa rasa malu & berdosa hanya  ikut menikmati fasilitas tapi tidak dalam pembiayaannya.
