Hibah Batik Air dan Sebuah Catatan Refleksi

Saya dan pasti kebayakan orang, adalah sekelompok kaum pejuang militan, yang tidak sependapat dengan beberapa kebijakan yang tengah didorong oleh Pemerintahan saat ini. 

Mulai dari program Bantuan Sosial Rp. 4 miliar, yang RAKYAT hanya dijadikan penonton, hingga Wifi Gratis yang merupakan program 'selingkuhan' Smart City yang minim minat, sampai pada program Hibah Rp. 1,5 Miliar untuk Batik Air, yang merupakan program di luar dari RPJMD kita 2021-2026.

Meski ada sepenggal narasi pengembangan pariwisata, namun setidaknya Hibah Batik Air adalah sebuah program pemborosan anggaran, yang belum terlalu fokus memperhatikan skala prioritas dalam tata kelola APBD kita, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Niat baik pemerintah daerah untuk mempercepat akselerasi, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pariwisata, bagi saya pribadi, perlu diberikan apresiasi positif. 

Namun setidaknya, kepekaan dan kepedulian terhadap kebijakan prioritas, adalah bagian yang tak kalah pentingnya dari sebuah 'tanggungjawab moral', sekali lagi 'tanggungjawab moral' bagi 63.000 lebih masyarakat di Kabupaten ini. Karena hibah yang dipergunakan untuk Batik Air menggunakan APBD milik rakyat.

Memorandum of Understanding (MoU) yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kaimana merupakan sebuah 'tamparan keras politik' terhadap 20 anggota DPRD kita di kursi wakil rakyat. 

Karena setidaknya, pembahasan Batik Air 'lebih menguntungkan' dari pada membahas APBD tahun 2022. Urgensinya 'Batik Air' lebih penting, ketimbang membahas keseluruhan 'isi perut' APBD tahun 2022 untuk kemaslahatan rakyat.

Saya pun menyadari, bagi sebagian besar wakil rakyat kita mengerti dan paham isi kandungan dari MoU maupun PKS dengan Batik Air ini. Namun, demikianlah catatan panggung politik kita di DPRD Kaimana, antara melawan 'suara hati' dan melawan 'suara Rakyat'.

Kebijakan hibah Batik Air, harus dilihat secara mendalam, yakni melihat pada urgensi 'penting-mendesak' dari program yang dipastikan akan menggunakan keuangan daerah. Penting dan mendesak, artinya kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dasar. 

Namun, bagi saya pribadi melihat bahwa, hibah Batik Air, setidaknya belum bisa masuk dalam parameter ini, karena hingga saat ini Wings Air masih tetap melayani setiap harinya, dari dan ke Kaimana dengan aman sentosa. Lalu, dimanakah letak urgensitasnya? 

Hibah Batik Air yang kemudian dipaksakan untuk dibahas saat ini, akan berakibat fatal di kemudian hari ini, serta dipastikan akan 'memperkeruh' sistim penatakelolaan keuangan daerah kita ke depannya, yang digadang-gadang tahun 2022 mendatang, tidak mencapai Rp. 1 Triliun seperti tahun-tahun sebelumnya.