Masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut, khususnya sepanjang 2021 ini selalu diwarnai dengan prestasi dan program-program bermanfaat untuk masyarakat.
Sebut saja seperti Bus Kesehatan Bermartabat (BKB) yang merupakan Rumah Sakit berjalan pertama di Indonesia, sudah berkeliling ke beberapa daerah di Sumatera Utara, peluncuran aplikasi e-Samsat Bermartabat, sehingga masyarakat bayar pajak kendaraan cukup di Indomaret atau Alfamart atau bisa melalui ATM atau Mobile Banking, renovasi sekolah, pengembangan pertanian dan peternakan, penyediaan PLTGU sebesar 16.000 Megawatt di Batubara, pembangunan saluran air dan sebagainya.
Di masa pemerintahan Edy Rahmayadi, Sumut juga berhasil menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan melalui digitalisasi birokrasi, seperti e-Procurement dan membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) untuk mendukung sistem birokrasi daerah yang transparan profesional. Jadi citra Sumut sebagai daerah terkorup di Indonesia secara bertahap mulai hilang dan kini sudah jauh lebih baik. Dibuktikan dengan berbagai penghargaan, diantaranya penerapan sistem Merit terbaik di Indonesia, dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 7 kali berturut-turut.
Dengan prestasi-prestasi tersebut, tentunya para haters makin kejang-kejang dong, lantas tidak bisa menyerang dengan kelemahan prestasi, para haters kemudian menyerang dengan isu-isu tendensius kayak emak-emak komplek.
Sumut Raih Peringkat Satu Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia
Di penghujung tahun 2021 kemarin, Sumatera Utara berhasil meraih peringkat 1 daerah dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan skor 3 poin. Hasil tersebut berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diupload di https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks.
Pencapaian tersebut juga diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang rilis pada Agustus 2021 lalu, dimana Sumatera Utara secara statistik berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,13 poin yaitu dari 9,14 persen pada September 2020 menjadi 9,01 persen pada Maret 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,34 juta jiwa pada Maret 2021, atau berkurang sekitar 13 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Masih berdasarkan data tersebut, pada periode September 2020 -- Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. P1 dari 1,599 pada September 2020 menjadi 1,522 pada Maret 2021, dan P2 dari 0,453 menjadi 0,376.
Penurunan angka kemiskinan ini tak terlepas dari peran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam mendorong peningkatan ekonomi di Sumatera Utara. Berbagai program-program strategis dilakukan oleh Gubsu untuk menurunkan angka kemiskinan, diantaranya pengembangan UMKM, pengembangan pertanian dan peternakan, digitalisasi UMKM melalui penerapan QRIS bagi para pedagang hingga Sumut berhasil meraih predikat penerapan QRIS terbaik di Indonesia oleh Bank Indonesia.
Akhirnya melalui kerja keras itulah, fakta-fakta berbicara! Peningkatan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III 2021 meningkat 3,67 persen (yoy), melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 3,51 persen. Serapan anggaran di Sumatera Utara juga terbaik ke 3 di seluruh Indonesia, yakni 72,9 persen jelang penutupan tahun 2021.
