AMP Komite Kota Jakarta: "Melawan 5 Tahun Rasisme dan Tolak Perjanjian New York Agreement 62 Tahun"

Lawan Rasisme Dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua

 

Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024_Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta, Asosiasi Mahasiswa Pegununungan Tengah Indonesia (AMPTPI), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI - WP) bersama Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) se-JADETABEK menggelar Aksi memperingati 62 tahun perjanjian New York  Agreement ilegal dan 5 tahun insinden Rasisme terhadap Orang Asli Papua.

Aksi dimulai dari jam 08.30 WIB sampai selesai. Aksi diadakan di Kedutan besar Amerika Serikat lalu long march menuju Patung Kuda Jakarta dengan Jumlah Masa aksi sekitar 80-an orang.

Aksi disaksikan dan di kawal oleh Aparat Keamanan POLRI sekitar 38 orang. Selain aparat keamanan, ada juga wartawan dan beberapa intel di titik aksi Kedutaan Amerika Serikat (Kedubes US).

Kemudian pada jam 10.41 : Masa aksi bergerak menuju titik aksi berikutnya (istana negara melalui rute patung kuda). Dalam perjalanan (long march) menuju titik aksi, ada penambahan personil (brimob) sekitar 11 orang berseragam lengkap dengan senjata menggunakan motor tiba di titik aksi. 

Lalu pada jam 11.00 berlangsung aksi ke dua/long march di depan Istana Negara (dekat patung kuda). Aksi berlangsung dengan aman dan kondusif  dibawa komando korlap dan wakorlap beserta pengawalan dari aparat keamanan.

Tepat pada 12. 35 : Korlap membubarkan masa aksi dengan membacakan pernyataan sikap dan mengarahkan masa aksi naik ke metromini menuju ke kantor LBH untuk evaluasi dan lain-lain.

Dibawah ini adalah pernyataan sikap:

Maka, dalam peringatan 62 Tahun Perjanjian New York Agreement dan 5 Tahun Rasisme, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan sikap politik kami kepada Rezim Jokowi-Ma’ ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB bahwa:

• Berikan Hak Menentukan Nasip Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua
• Tutup PT. Freeport, BP, LNG Tangguh, serta semua perusahan kelapa sawit dan pertambangan lainnya diatas Tanah Papua.
• Hentikan Rencana pengembangan Blok wabu, Blok Weyland, dan rencana pertambangan Lainnya
• Cabut UU Cipta Kerja, Otsus Papua dan DOB
• Tolak RUU Penyiaran, RUU TNI, dan RUU Polri
• Tarik Militer oraganik dan non-organik dari Seluruh tanah west Papua
• Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Negara dan Militer Indonesia kepada Rakyat Papua.
• Usut tuntas, tangkap,  adili dan penjarakan jendral-jendral pelanggar HAM
• Buka Akses Jurnalis Nasional dan Internasional seluas-luas-nya di Seluruh West Papua.
• PBB harus bertanggungjawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses Penentuan nasib sendiri,pelurusan sejarah dan penyelesaian kasus pelanggaran ham di west papua.
• Segera hentikan operasi militer di nduga, intan jaya, puncak papua, puncak jaya, maybrat, pegunungan bintang, yahukimo, paniai dan seluruh tanah papua
• Segera bebaskan Agus Kosay, Beni Murib, 6 orang korban salah tangkap di sorong dan  seluruh Tahanan Politik papua lainnya tanpa syarat.
• Segera hentikan rencana Pengerjaan proyek strategis nasional di merauke, tambrau, raja ampat, dan seluruh tanah papua yang mengorbankan masyarakat adat papua.

Demikian pernyataan sikap ini. Kami sampaikan demi merebut cita-cita pembebasan nasional. Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan terima kasih.          

"Press Release"  62 Tahun New York Agreement Ilegal: