Muhammadiyah Dorong Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari NTT

JAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari wilayah timur. Hal tersebut diwujudukan melalui diskusi publik dengan tema "Kemakmuran untuk Semua; Dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Lindungi Pekerja Migran Indonesia" pada Sabtu (30/11) secara daring melalui Zoom Meeting. Diskusi yang dipandu oleh anggota Bidang Advokasi MPM PP Muhammadiyah Pramudya Ananta ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai langkah-langkah strategis dalam perlindungan PMI, khususnya yang berasal dari NTT, provinsi yang dikenal sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

Agenda ini diawali dengan pemaparan kunci oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla. Dzulfikar menyampaikan pentingnya perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. "Perlindungan pekerja migran merupakan pekerjaan yang mulia. Mereka berjuang untuk mengurangi pengangguran dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka dengan mengambil risiko yang tinggi," ujarnya. Dzulfikar berharap kolaborasi antara Muhammadiyah dan pemerintah dapat terus berjalan beriringan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI.

Sementara itu, pada sesi diskusi, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin dalam pemaparannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah yang sering dialami oleh PMI, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. "Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah penting bagi kami untuk mengelaborasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI. Perlindungan PMI harus dimulai dari tahap awal hingga mereka kembali ke tanah air," ungkap Yamin.

Amir Imran Patiraja, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi ini dan mengharapkan acara ini dapat memberikan pencerahan terkait strategi perlindungan pekerja migran. "Harapan kami, diskusi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah, strategi, dan program yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah untuk melindungi pekerja migran Indonesia, khususnya dari NTT," ujar Amir.

Solidaritas PMI dalam Menghadapi Tantangan

Diskusi ini juga dihadiri oleh Mariance Kabu, mantan PMI Malaysia yang kini aktif sebagai Ketua Komunitas Hanaf Flobamoratas, berbagi pengalaman dalam membangun solidaritas antar PMI. "Kami bergandengan tangan, saling mendukung untuk memastikan perlindungan bagi sesama PMI. Kami membentuk kelompok-kelompok kecil yang terbukti memberikan dampak positif bagi anggotanya," kata Mariance. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan peran pemerintah dalam mendukung pekerja migran.

Sementara itu, Andi Irfan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, menyuarakan pentingnya mengangkat suara mereka yang tidak bisa bersuara, yakni pekerja migran yang sering kali berada dalam kondisi rentan. "Kami berharap diskusi ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi bisa berlanjut dengan tindakan nyata dalam mendampingi PMI yang membutuhkan perlindungan lebih," tegas Andi.

Pemaparan juga dilakukan oleh Cahya Maulana, Ketua SaranMu yang menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga kepedulian terhadap PMI. "Ini adalah usaha kita bersama. Bentuk perhatian kita terhadap PMI tidak hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan konkret yang bisa memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka," ujarnya.

Setelah pemaparan para narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab y dari peserta yang terdiri dari anggota Muhammadiyah, akademisi, perwakilan dari komunitas PMI, serta masyarakat umm. Berbagai pertanyaan diajukan terkait langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan PMI, serta peran strategis Muhammadiyah dalam memberikan solusi. Diskusi ini menjadi wadah penting untuk menggali lebih dalam isu perlindungan PMI dan memperkuat peran Muhammadiyah dan pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih nyata bagi PMI.