YOGYAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional Majelis Pemberdayaan Masyarakat se-Indonesia pada Sabtu (27/07) di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan daring melalui Zoom meeting. Konsolidasi ini mengundang MPM seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia untuk menyampaikan progres dan dinamika terbaru.
Dengan tema "Monitoring dan Evaluasi Sebagai Akselerasi Ketercapaian Program Nasional dan Unggulan," acara ini bertujuan untuk meninjau kinerja pasca Rakernas yang diselenggarakan pada Juli 2023.
Turut hadir Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Sayuti mengapresiasi langkah MPM PP Muhammadiyah yang konsisten memasifkan berbagai macam program yang menyasar kelompok Mustadh'afin.
"Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat visioner, dan MPM adalah salah satu contohnya. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang ada agar langkah kita tetap selaras. Pimpinan Pusat mengapresiasi langkah MPM atas terselenggaranya kegiatan ini," ujar Sayuti.
Ia juga mengingatkan kader MPM untuk terus menyuarakan dan menerapkan spirit Al-Maun, untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.
"Sebanyak 25 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu perhatian khusus dari kita. Ini menjadi ladang jihad bagi fasilitator dan kader pemberdayaan. Kita tidak boleh berhenti. Sesuai slogan 'selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat,' kita berharap fasilitator dan kader MPM terus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat rentan. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua," pungkas Sayuti.
Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, juga turut memberikan sambutan dan memaparkan kinerja selama tahun pertama kepemimpinannya.
"Terhitung hari ini, sudah terbentuk lengkap 35 MPM Wilayah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, meskipun masih ada yang digabung dengan lembaga atau majelis lainnya," ungkap Yamin.
Yamin juga menyebut ada 8 isu utama yang terus dikawal dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang saat ini terus diupayakan dapat diejawantahkan di seluruh Indonesia melalui MPM-MPM yang ada di setiap struktur hingga akar rumput.
