Langkah Kuda PAN

Beberapa waktu yang lalu dunia politik nasional kita dikejutkan oleh langkah kuda Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan mendeklarasikan bahwa PAN tidak lagi hanya mendukung pemerintah namun turut bergabung dengan pemerintah. Langkah yang mengejutkan ini hadir karena dua hal. Pertama, PAN selama ini diposisikan sebagai penjaga "benteng terakhir" Koalisi Merah Putih, dan kedua, PAN termasuk yang selalu kritis terhadap pemerintahan Jokowi. 

Di dalam internal PAN, keputusan politik bergabung dengan pemerintah mengalami dialektika yang keras sekalipun tidak muncul ke publik. Dialektika internal yang keras terbelah antara yang mendukung sikap Ketum PAN dan yang mengikuti warning dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Namun suasana kebatinan para kader, pengurus dan simpatisan PAN sadar bahwa dialektika yang tak terkendali pasti akan dimanfaatkan oleh tangan siluman seperti halnya terjadi pada Golkar maupun PPP. 

Langkah Ketum PAN menyatakan bergabung dengan Jokowi sebenarnya menjadi langkah cerdas dalam politik. Jika PAN dianggap mencari kekuasaan kursi menteri juga nyatanya tidak demikian karena tidak ada reshuffle kabinet yang dibuat oleh Jokowi untuk mengakomodasi perubahan sikap PAN. Jika PAN dianggap berkhianat terhadap KMP juga nyatanya tidak karena para ketua umum partai politik dalam KMP juga menerima dengan baik dan bahkan mempertahankan PAN jadi bagian dari KMP. Pemerintah Jokowi yang ditopang oleh KIH dan koalisi oposisi KMP sama-sama posisinya sekarang bergantung pada PAN. 

PAN lah yang sebenarnya menjadi penyeimbang, bukan Demokrat yang selama ini bernarasi dirinya sebagai penyeimbang. Ketika bandul politik diayun oleh PAN ke pemerintahan Jokowi maka daya tawar terhadap KMP menjadi lebih tinggi dibandingkan Golkar sekalipun. Begitu juga ketika pendulum politik diarahkan PAN untuk koalisi oposisi maka pemerintahan Jokowi akan berpikir ulang untuk tidak menganggap remeh PAN. 

Sebagai peminat politik, maka saya melihat langkah PAN ini cerdas. Menyatakan diri sebagai "bergabung ke pemerintahan Jokowi" membawa konsekuensi bahwa Presiden akan lebih memperhatikan masukan dan saran dari PAN sekalipun PAN tidak duduk dalam kabinet. Bergabungnya PAN juga sebenarnya menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan Presiden dari politicking kabinet yang dikuasai Kalla-Mega-Paloh. Politik internal kabinet Jokowi-JK ini sudah rapuh sedemikian rupa hingga mau membuat kebijakan saja harus melalui kegaduhan yang luar biasa, misalnya konflik Rizal Ramli vs JK, Rini-Luhut vs Mega. PAN diharapkan dapat memoderasi lingkungan kabinet yang gaduh semacam itu dengan cara memerankan dirinya di DPR. Kebijakan pemerintahan Jokowi tentu akan mendapat sokongan politik dari PAN di DPR sebagai jalan keluar jika politik internal kabinet tidak kunjung memberi kejelasan kebijakan, khususnya menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. 

Konsolidasi politik pemerintahan Jokowi belum selesai padahal sudah hampir setahun usia pemerintahannya. PAN yang dikenal cerdas memoderasi situasi konfliktual melalui Zulkifli Hasan sebaiknya menjadi katalisator konsolidasi ini agar segera selesai. Mari kita lihat langkah-langkah PAN ke depan..  

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H