Pemilihan umum dalam sistem preÂsiÂdensial dilakukan dua kali, seÂhingÂga dimungkinkan hasil keÂdua pemilihan umum tersebut tiÂdak sama. Partai yang meÂmeÂnangi pemilihan eksekutif (preÂsiden) bisa jadi tidak menÂdaÂpatkan dukungan kursi yang doÂminan di parlemen. Bahkan paÂrÂtai presiden merupakan miÂnoÂritas di parlemen. Negara yang mengalami siÂtuaÂsi seperti ini dapat terjebak daÂlam skenario sisÂtem presidensial. Dari hasil pemilu yang inÂkongÂÂruen presiden menjadi kekuatan yang minoritas di parlemen. DaÂlam situasi partai presiden mÂeÂrupakan minoritas di parÂleÂmen, kemudian presiden juga gaÂÂgal membangun koalisi mÂaÂyoÂriÂtas yang kohesif, potensi terciptanya pemerintahan terÂbeÂlah menÂÂÂjadi tinggi.
Divided goÂvernÂment membuat eksekutif dan leÂÂgislatif saling mengintai dan mengÂÂhindar sehingga cenÂderung masing-masing bekerja tanÂpa kerja sama. Presiden akan menÂjalankan pemerintahan tanÂpa memedulikan pengÂawasÂan legislatif dan jika mengÂinginÂkan peraturan dilakukan deÂngan sepihak, presiden mengÂhinÂdari pembahasan di parÂleÂmen. Melihat fenomena AmeÂriÂka Latin, peraturan-peraturan yang digolongkan sebagai emerÂgenÂcy decree (perppu di InÂdoÂneÂsia) dalam kuantitas yang besar cenÂderung lahir dalam kondisi diÂvÂided government.
Pada situasi yang seperti ini berÂlarut-larut tentu menÂgÂakiÂbatÂkan pemerintahan tidak efektif dan pada gilirannya yang dirÂuÂgiÂkÂanÂnya adalah rakyat yang mÂeÂnerima kebijakan tidak berÂkuÂaÂliÂtas atau dengan kebijakan yang dibentuk dengan pengÂawasÂan minimal. Mencegah terjadinya situasi sperti ini, lahirlah berbagai inovasi terhadap sistem-sistem ketatanegaraan yang menjadi fitur sistem preÂsiÂdenÂsial. Gagasan pemilihan umum serentak merupakan saÂlah satu bentuk inovasi terÂseÂbut. Melalui pemilihan umum seÂrentak, dua pemilihan umum yang terdapat dalam sistem preÂsiÂdensial diharapkan mengÂÂhaÂÂsilÂkan hasil yang kongÂÂruen.
Gagasan pemilihan seÂrentak tetap menyimpan poÂtenÂsi-potensi permasalahan yang jika tidak teratasi, tujuan unÂÂtuk menghambat skenario insÂÂtabilitas di sistem preÂsiÂdenÂsial terÂancam gagal dilaksanakan. Di anÂtaÂra permasalahan yang daÂpat diÂpÂÂeÂrkirakan adalah jika peÂlÂakÂsaÂnaÂÂan pemilu serentak diÂgaÂbungÂkan dengan sistem peÂmiÂlihÂÂan preÂsiden dua putaran. Pemilu seÂrenÂtak deÂÂngan pilÂpres dua putaran akan memÂbuat partai-partai poÂliÂtik maÂsuk ke pemilihan umum deÂngan meÂmiÂliki calon preÂsiden masing-masing (tidak berÂkoaÂliÂsi) karena mengÂanggap peÂmeÂnang pemiÂlihÂan presiden tiÂdak akan didapat di putaran perÂtaÂma.