Wakil Bupati Nduga Tidak Setuju Tindakan KKB yang Lakukan Pembunuhan pada Para Pekerja

Pemerintah daerah Nduga saat ini bersama aparat TNI-Polri berupaya terus untuk menyelamatkan para korban pembantaian di Nduga(2/12), dimana diketahui adanya korban korban yang berhasil meloloskan dari tetapi sampai saat ini belum diketahui nasibnya secara pasti.

Wakil Bupati Nduga Wentinus Nimiangge melakukan koordinasi untuk menyinergikan aparat pemda bersama TNI-Polri di Jayawijaya untuk membahas bersama sama langkah langkah  guna membantu pencarian dan evakuasi korban pembantaian kelompok Kriminal Bersenjata di Kab Nduga Selas (11/12)

Hadir pada pertemuan Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto, SH dan Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba serta Ketua DPRD Kab. Nduga. Wakil Bupati Wentinus menyampaikan  bela sungkawa atas kejadian pembantaian KKB tersebut.

Pembantaian para pekerja lalu merupakan kejahatan kemanusian. Hal ini dilakukan diluar batas norma kemanusiaan. Wentinus menyampaikan rasa terimasihnya kepada pemerintah pusat dan PT. Istaka Karya karena telah membangun membuka keterisolasian daerah Nduga.

Aparat Pemerintah Kab. Nduga siap membantu seluruh proses evakuasi sisa korban yang belum ditemukan. Melalui tim khusus yang akan dibuat oleh Pemkab Nduga, wakil bupati  juga akan membantu merekonsiliasi masyarakatnya agar bisa membantu aparat dan melanjutkan kemajuan pembangunan di Nduga.

Wentinus menyatakan tidak bisa memvalidkan terkait isu hoax adanya masyarakat sipil yang menjadi korban saat dilakukan evakuasi. Wakil Bupati  meyakinkan bahwa korban itu bukanlah warganya tetapi simpatisan KKB yang mengganggu proses evakuasi korban pembantaian Nduga.

Wakil Bupati Wentinus, Mewakili masyarakat Nduga mengutuk aksi KKB., Ia tidak setuju terhadap aksi yang keji tersebut serta mendukung dan tidak membatasi aparat keamanan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap KKB.

"Saya tidak setuju dengan tindakan KKB yang melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap para pekerja. Karenanya Pemda Kab. Nduga tidak akan mencampuri dan membatasi Aparat keamanan dalam proses penegakan hukum di wilayah tersebut." Ujar Wakil Bupati Wentinus.