Proses Menuju Demokrasi dan Masa Depan Libya

Krisis Libya semakin parah dan mengkhawatirkan. Pertempuran antara kelompok oposisi yang dibantu oleh tentara sekutu dan pemerintah Khadafy semakin sengit. Pertempuran demi pertempuran telah menelan banyak korban nyawa masyarakat Libya. Resolusi DK PBB yang mengatakan melindungi masyarakat sipil justru tidak dapat membendung kematian masyarakat sipil. AS dan sekutunya yang menerapkan operasi militer di Libya untuk membantu kelompok oposisi justru memperkeruh masalah. Kehadiran mereka pun menuai banyak kritik dan tetap dipertanyakan motifnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana masadepan Libya?

Benturan Kepentingan

Menarik untuk mengkaji krisis yang terjadi di Libya. Kita bisa melihat tiga kelompok yang mempunyai peranan penting dalam krisis tersebut. Pertama, kelompok Khadafy yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaanya. Kedua, kelompok oposisi yang menginginkan Khadafy turun dari tahta kekuasaannya. Mereka menilai bahwa pemerintahannya otoriter dan koruptif. Ketiga, dunia internasional yang hadir dan melakukan intervensi dengan alasan kemanusiaan dan perdamaian. Meskipun kehadirannya masih diboncengi oleh kepentingan nasional masing-masing. Terlepas dari itu, saya menilai terdapat dua kepentingan yang sangat kontrakdiktif, yakni kepentingan kelompok Khadafy yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kelompok oposisi (dan juga dunia internasional) yang mengingingkan Khadafy turun dari kekuasaannya. Mereka menginginkan kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan.

Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man (1992)menilai bahwa fenomena yang terjadi di Libya merupakan suatu proses menuju demokrasi liberal. Dalam pandangan Fukuyama, apa yang dilakukan oleh Khadafy merupakan perjuangannya untuk mendapat pengakuan ‘lebih’ dari yang lain (megalothumia atau the desire recognized as superior). Pengakuan ‘lebih’ ini termanisfestasi melalui pengakuan lebih berkuasa (politis), lebih kaya (ekonomi), dan lebih berkedudukan sosial yang tinggi (sosial-budaya). Untuk mendapat dan mempertahankan pengakuan ‘lebih’ dari yang lain, maka Khadafy membentuk pemerintahan otoriter dan tiran. Hal ini sudah dilakukan Khadafy selama 41 tahun berkuasa dan sekarang juga ditunjukkan dengan menanggapi aksi demonstrasi, kelompok oposisi dan seruan internasional dengan kekuatan militer.

Namun, Fukuyama meyakini bahwa kecenderungan kelompok Khadafy akan dikalahkan oleh kecenderungan lainmanusia yaitu perjuangan untuk mendapat pengakuan yang sama dan sederajat dengan yang lain(isothymia atau desire for equality). Hal ini mendorong terbentuk pemerintahan yang demokratis yang mengakui adanya kesamaan, kesetaraan dan kebebasan. Dan inilah yang diperjuangkan oleh masyarakat Libya pada umumnya dan kelompok oposisi pada khusunya. Hal senada juga diharapkan oleh dunia internasional.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa krisis yang terjadi di Libya merupakan proses menuju demokrasi. Dan inilah yang menjadi masa depan masyarakat Libya, masyarakat yang demokratis yang mengakui adanya kesamaan, kesetaraan dan kebebasan. Proses ini semakin cepat jika kehadiran PBB dan dunia internasional di Libya murni untuk perdamaian dan kemanusiaan tanpa ditunggangi kepentingan-kepentingan lain.

Nama: Yustinus Patris Pa’at

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta