Peran Valuasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia

Penilaian ekonomi terhadap sumber daya pakan metode penting dalam pembangunan daerah. Dengan istilah ini, seluruh potensi, karakteristik, dan nilai ekonomi (manfaat, biaya, dan keuntungan) sumber daya alam dapat diketahui. Bisa juga menjadi konsep dasar untuk membuat peraturan daerah dan melakukan penyesuaian sederhana dengan UU Sumber Daya Alam Nasional. Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus sesuai dengan potensi daerah dan visi nasional pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, negara harus menjaga sumber daya alam dan juga menjaga kelestariannya.

Manusia dengan lingkungan alam adalah dua kategori yang mempunyai sifat interdependensi, dimana kedua kategori tersebut bergerak untuk saling mempengaruhi. 

Sifat interdependensi tersebut mempengaruhi kelangsungan (sustainability) dari kedua aspek itu sendiri. Dari pikiran manusia untuk penggerak pembangunan, dapat dilihat pembangunan memiliki pengaruh terhadap lingkungan manusia itu sendiri. Pengaruh positif dari pembangunan akan dapat memelihara kelangsungan kualitas lingkungan, sebaliknya jika pengaruhnya negatif akan dapat mengganggu kualitas lingkungan.

Proses ketergantungan antara manusia dan lingkungan dapat terjadi dalam proses pembangunan di suatu negara. Di era globalisasi, manusia di suatu negara merupakan bagian dari manusia internasional. suatu negara di dunia mempunyai norma umum yang dijalankan dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat internasional. 

Norma-norma umum tersebut seperti pengakuan terhadap hak asasi manusia,informasi terbuka, ketergantungan pasar, dan pemerintahan yang menerima keputusan mayoritas. Dengan demikian proses interdependensi manusia dan lingkungan dalam pembangunan suatu negara akan secara tidak langsung oleh normanorma manusia sebagai masyarakat internasional.

Di sisi lain, kenaikan pendapatan masyarakat yang dicerminkan dalam kenaikan GNP tersebut sebetulnya belum dihitung dengan tingkat kerusakan sumberdaya alam (SDA) atau lingkungan yang terjadi selama proses pembangunan tersebut berlangsung. Dalam menghadapi adanya ketidakseimbangan antara proses pembangunan dan kelangsungan kualitas lingkungan diperlukan mekanisme valuasi ekonomi dan neraca terhadap sumber daya alam serta lingkungan.

PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Perubahan masa kepemimpinan nasional membuat perubahan kepercayaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah. Perubahan paradigma didukung dengan Undang-undang no 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan undang-undang no. 25/1999 tentang perimbangan pembiayaan pusat daerah. 

Berdasarkan peraturan perundang undangan pemerintah pusat telah sepakat memutuskan untuk melakukan perubahan pendekatan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional yang semula dilaksanakan sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah pusat, sekarang telah berubah bahwa pembangunan nasional akan dilakukan secara desentralisasi tidak terpusat lagi dengan memberikan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada daerah. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik tidak membantu mendukung pelaksanaan otonomi daerah, tetapi justru akan menjadi beban.