Infrastruktur yang buruk merupakan problem tahunan yang merusak suasana mudik. Setiap tahun, kondisi infrastruktur yang dilalui pemudik menjadi sorotan. Tak jarang, buruknya infrastruktur menjadi penyebab kematian di jalanan. Namun, dari tahun ke tahun tak banyak perubahan yang dirasakan.
Perhatian soal infrastruktur yang keteteran, banyak tersedot terutama di jalur Pantura yang bisa dikatakan sebagai jalur mudik dengan tingkat kepadatan tertinggi. Padahal, di luar jalur Pantura masih banyak daerah yang jadi perlintasan pemudik dengan kondisi yang bahkan malah lebih buruk.
Coba saja melalui jalan trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulsel-Sulbar-Sulteng, dan Sulut. Di jalur ini, jalanan rusak berlubang sudah lumrah ditemukan. Saat ini sendiri, sedang dibangun infrastruktur jalur kereta api Trans Sulawesi sepanjang 2000 Km yang bakal menghubungkan daerah-daerah dari Makassar ke Manado.
Tapi itu tentu belumlah cukup. Selain di Sulawesi, kondisi infrastruktur di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Jawa tentu juga sama buruknya. Kita bersyukur, bahwa pemerintahan Jokowi-JK berjanji menempatkan infrastruktur di skala prioritas.
Luas wilayah Indonesia menbentang dari Sabang sampai Merauke dengan tofografi yang kompleks. Pegunungan hingga kepulauan mengitari Nusantara. Kondisi ini menyebabkan besarnya cost yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur.
Dengan hanya mengandalkan APBN, butuh waktu untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengurangi beban di APBN, dibutuhkan kreativitas pemerintah untuk menggandeng swasta agar terlibat membangun infrastruktur.
Yang paling mutakhir dan patut dijadikan pilot project dalam hal ini, yaitu di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajak sejumlah developer swasta untuk membangun infrastruktur pengembangan kawasan Kota Maja. Salah satu pengembang raksasa yang meneken kesepakatan itu adalah PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).
APLN memiliki proyek di Maja, dan karena hal tersebut, developer pelopor konsep real estate ini akan berkomitmen membantu pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur. Saalah satu bentuk konkret bantuan APLN kepada pemerintah adalah penyediaan lahan untuk membangun jalan dan jembatan.
APLN memang termasuk proaktif dalam mendukung proyek-proyek pemerintah. Selain mendukung pembangunan infrastruktur, APLN juga menyukseskan program satu juta rumah dengan menyediakan apartemen murah sebanyak 37.000 unit di Cimanggis, Depok.
Keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program pembangunan infrastrktur pemerintah, sangat kita apresiasi. Sebab mereka bisa menyinergikan kepentingan bisnis dengan celah membangun bangsa.
Bagi pemerintah, dukungan swasta semacam ini mesti diperluas dan dikembangkan lagi. Bila perlu, bahkan bisa dimasukkan ke dalam regulasi. Akan lebih baik lagi jika kedua belah pihak bekerja sama dan saling mendukung.