Tax Amnesty Manifestasi Keadilan Sosial

Mimpi yang hendak digapai dari tax amnesty bukan isapan jempol belaka. Penghujung September yang menandai berakhirnya periode pertama, tax amnesty bahkan menjadi berita dan perbincangan utama di media mainstream maupun sosial media. Terutama setelah Presiden Jokowi mengadakan jamuan makan malam bersama para pengusaha kakap Indonesia pada 22 September. Tax amnesty yang pada awalnya banyak ditentang dan diragukan, kini mendapatkan jalan mulus.

Meskipun baru rampung tahap pertama, sukses tak amnesty sudah terasa. Yang paling nyata, tentu saja penerimaan tebusan yang masuk ke kas negara dan bisa digunakan untuk menambal defisit APBN.

Manfaat lain yang dituai dari tax amnesty adalah perluasan objek pajak. Antusiasme masyarakat yang melaporkan aset secara otomatis menjadikan aset yang baru terlapor itu menjadi objek pajak baru. Ini adalah masa depan obsesi mengerek naik rasio pajak di Indonesia.

Untuk jangka panjang tax amnesty memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Terutama disokong oleh dana repatriasi. Hingga periode pertama berakhir, tercatat sebanyak Rp 131 triliun dana yang selama ini ditempatkan di negara telah diboyong pulang ke Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan Rp 1.000 triliun repatriasi.

Ratusan triliun dana segar yang mengarus ke Indonesia, disambut semringah. Berbagai sektor ekonomi bergeliat. Bahkan nilai tukar rupiah pun diprediksi bakal ikut terdongkrak.

Manifestasi Keadilan Sosial

Menyambut dana-dana segar ini, dunia usaha perlu bergerak cepat. Berbenah menyiapkan instrument bisnis, agar repatriasi masuk ke sektor investasi yang memiliki dampak turunan terhadap laju ekonomi untuk jangka panjang. Dorongan dari pemerintah berupa regulasi dan policy yang memihak, tentu saja satu kemutlakan.

Sektor perbankan, pasar modal dan property, termasuk yang paling siap menyambut repatriasi. Terutama sektor properti akan sangat bermanfaat menggerakkan pereknomian rakyat. Mulai dari buruh bangunan, hingga penjual material ikut menikmati madu tax amnesty jika repatriasi di investasikan di sektor properti.

PT. Agung Podomoro Land Tbk. merupakan developer besar yang bergerak cepat untuk mengoptimalkan ratusan triliun potensi raptriasi untuk disedot ke bisnis properti. Emiten berkode APLN ini menyatakan memiliki sejumlah proyek properti yang siap jadi investasi bernilai tinggi.

Diantaranya, proyek apartemen kelas menengah Grand Madison yang terletak di dalam Superblock Podomoro City. Grand Madison dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar, memiliki ketinggian 41 lantai dengan total hunian 332 unit.

Tak hanya di pusat kota, APLN juga bahkan memiliki proyek di luar Jakarta seperti Podomoro Golf View (PGV) di Cimanggis. PGV yang berada di perbatasan Jakarta-Depok-Bogor menyasar segmen keluarga muda. PGV memiliki nilai investasi tinggi karena fasilitasnya ala superblok, memiliki akses ke tiga pintu tol, serta persis bersisian dengan LRT. Harganya pun terbilang murah sebab masuk program satu juta rumah pemerintah. PGV dipasarkan mulai dari RP 198 juta.

Di luar Jabodetabek, APLN mengandalkan Orchard Park di Batam dan Podomoro City Deli Medan. Orchard Park Batam merupakan hunian eksklusif di tepi pantai. Orchard Park Batam mengusung konsep one stop green living. Di dalamnya ada fasilitas office, commercial dan residential.

Hingga saat ini, menurut pantauan penulis, Agung Podomoro Land merupakan perusahaan paling agresif dalam mendukung tax amnesty. Dukungan tersebut konkret karena disertai dengan opsi-opsi investasi bagi para pemilik dana.

Bisa dibayangkan, bila ada Rp 1.000 triliun dana segar dari luar negeri namun tidak ada opsi investasi yang tepat, maka dana tersebut hanya datang dan disimpan di bank. Tanpa optimalisasi yang memiliki multiplier effect.

Sebagai masukan setelah berkaca dari apa yang dilakukan oleh Agung Podomoro Land, untuk mengoptimalkan repatriasi di periode kedua dan ketiga, pemerintah perlu membuat policy yang memudahkan dunia usaha menyiapkan opsi investasi agar dana repatriasi berdampak jangka panjang bagi perekonomian.

Terakhir, antusiasme di tahap pertama ini melambungkan optimisme dan harapan kita bahwa kebijakan tax amnesty membawa berkah bagi ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi pancasila, tax amnesty merupakan satu upaya manivestasi keadilan sosial. Yakni distribusi kesejahteraan melalui penguatan kepatuhan dalam membayar pajak. Maka sangat tepat jika dana tax amnesty, terutama repatriasi diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil.

Sebab, menurut kabar yang sudah banyak beredar, para pengusaha kakap yang telah banyak menikmati manfaat berbisnis dan tinggal di Indonesia tersebut, berkomitmen menyukseskan tax amnesty. Komitmen tersebut harus dikejar, ditagih dan didrive menggunakan kewenangan pemerintah. Agar tax amnesty betul-betul menjadi manifestasi keadilan sosial.