Usaha Sandiaga Uno dan timnya mendirikan sebuah Crisis Centre untuk menunjukkan niat tulusnya membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, di antaranya warga Rawajati, akibat kebijakan penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama sah-sah saja. Hanya saja saya tidak melihat apa solusi yang ditawarkan Sandiaga dan timnya membantu warga yang kesusahan yang bisa menjadi gambaran kalau ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu program yang ditawarkan Sandiaga Uno ialah membuka lapangan kerja. Di antaranya dengan mendukung UKM. Tetapi bagaimana caranya seperti awalnya kampanye kebanyakan kandidat kepala daerah pilkada, tidak pernah detail, yaitu menjawab pertanyaan kunci: bagaimana caranya? Dengan latar belakang sebagai pengusaha, tepat Sandiaga Uno menawarkan program mencetak ribuan atau puluhan ribu pengusaha skala kecil-tidak usaha muluk-muluk mencetak pengusaha besar, karena perlu waktu membangun entrepreneurship dan bersaing di tengah era MEA ini. Cuma caranya belum ia jabarkan, darimana dana yang ia dapatkan untuk modal. Apakah dari CSR atau mengandalkan APBD? Sandiaga perllu mengadakan diskusi publik.
Misalnya, apakah seorang Sandiaga Uno mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor UKM termasuk pedagang kaki lima secara legal di ibukota Jakarta. Apakah Sandiaga Uno berani untuk melakukan kebijakan moratorium mal di kota Jakarta dan menggantikannya dengan pasar tradisional, merevitaisasi pasar tradisional dan total hanya untuk orang kecil. Apakah Sandiaga mau memaksa pihak pengembang memberikan 20-30% areal usaha untuk kepentingan UKM, termasuk pedagang kaki lima. Apakah Sandiaga bisa membuat areal UKM dan pedagang kaki lima menjual untuk sektor pariwisata. Para pedagang kaki lima bisa menyewa tempat dengan murah, menjual harga makanannya dengan murah dan tidak dipungut retribusi yang besar hingga mereka tumbuh menjadi pengusaha kuat. Setelah mereka kuat barulah dikenakan pajak.
Dengan menawarkan kebijakan yang pro UKM termasuk pedagang kaki lima Sandiaga Uno “menawarkan anti thesis” dari kebijakan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, daripada menawarkan program yang mengambang dengan bahasa yang indah-indah, tetapi nanti setelah berkuasa sebetulnya (sebagian atau seluruhnya ) program Basuki sebetulnya juga dijalankan oleh dia. Sampai saat ini saya tidak yakin lawan-lawan Ahok berniat tulus terhadap warga DKI Jakarta, selain mengincar APBD DKI Jakarta yang 70 triliyun.
Berbuat baik terhadap rakyat kecil bukankah sinterklas yang membagikan uang pada masa kampanye, tetapi memberdayakannya. Oh, ya saya belum punya data apakah hingga saat ini seorang Sandiaga Uno pernah membantu seorang atau lebih bagus lagi sejumlah orang menjadi pengusaha yang tidak perlu sukses benar, tetapi bisa survive. Saya mohon apakah di antara kawan-kawan kompasianer bisa membantu saya?
Sandiaga Uno Memang Perlu Tim Komunikasi
Saya setuju dengan rekan kompasianer Susy Haryawan yang menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memerlukan Tim Komunikasi yang bagus. Saya setuju dengan pandangannya bahwa Sandiaga Uno seperti bekerja sendirian. Hingga kalau ia salah memposting di media sosial langsung dibully. Memang. Sebuah tim komunikasi yang tidak hanya pandai dan lihai ngetuit di Twitter atau mengangkat kandidat di media sosial atau buat propaganda yang mengritik Ahok, tetapi data-data sering salah. Sebuah tim komunikasi yang tidak hanya pandai browsing di Paman Google, lalu mengolah kata-katanya, tetapi anggota tim benar-benar di lapangan mencari data dan menyerap keluhan warga, serta rajin riset ke perpustakaan.
Jelas bahwa apa yang dilakukan Ahok saat ini masih pada trek, serta jelas arahnya ke mana. Pembersihan bantaran sungai dan memperbesar RTH adalah salah satu jalan untuk mengurangi banjir, walaupun bukan menyelesaikan. Memindahkan warga yang tergusur ke rusun Marunda atau tempat yang menurut warga jauh dari asalnya memang bukan solusi yang memuaskan, tetapi Ahok sudah menawarkan solusi. Apalagi Ahok menawarkan juga sektor usaha, kemudahan transportasi dan lain sebagainya. Hanya saja Ahok harusnya memberikan akses dan kemudahan untuk calon pengusaha kecil ini di tempat yang baru.
Kalau para kandidat di luar Ahok punya solusi lain, jelaskan kepada publik dengan detail kalau perlu dengan kemungkinan pencabutan perda yang dianggap tidak pro rakyat kecil. Bahwa itu nanti bermasalah dengan pihak lain, tidak pro investor besar, dan akhirnya bertentangan dengan pemerintah pusat itu risiko yang dihadapinya. Tetapi dia (kalau menang bisa) berkilah: saya didukung oleh rakyat DKI Jakarta. Di tengah pragamatisme politisi Indonesia, saya nggak yakin langkah itu tidak dilakukan. Para politisi saat ini tidak semilitan politisi tahun 1950-an membela kenyakinan ideologisnya secara konsisten.
Kemungkinan Calon Lain
Dalam beberapa tulisan kawan-kawan kompasianer pernah ada yang menyinggung soal kemungkinan Anies Baswedan jadi kandidat Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun ada yang meragukan kemampuannya berhadapan dengan mafia-mafia di Jakarta atau menyelesaikan permasalahan pokok di Jakarta, tetapi setidaknya ada trek yang bisa saya lacak dari mantan Mendikbud ini dan penggagas Indonesia mengajar ini untuk bisa membuat prediksi.