Bandung 1957 (4) Kontroversi Ipik Gandamana Gubernur Jawa Barat

[caption id="attachment_387189" align="aligncenter" width="300" caption="Berita terpilihnya Ipik (kredit foto Irvan Sjafari/repro Pikiran Rakjat)"][/caption]

Ipik Gandamana akhirnya ditunjuk oleh pemerintah sebagai Gubernur Jawa Barat pada 1 Juli 1957 mengakhiri lowongnya jabatan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan masuknya Sanusi Hardjadinata sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Juanda pada April 1957. Sementara Dewan Perwailan Rakyat Daerah Peralihan (DRPDP) Jawa Baratbelum menyelesaikan sidangnya mengenai soal ini.Kalangan parlemen Jawa Barat menginginkan memilih sendiri calonnya sekalipun sebetulnya mengerucut kepada dua calon kuat, yaitu Ipik Gandamana dan Oja Sumantri yang didukung partai-partai Islam. Dalam rapat-rapatnya, seorang anggota parlemen bernama Rachman Sainan dipercayakan untuk mengadakan hubungan dengan Ipik melaporkan bahwa Ipik telah mengundurkan diridari pencalonan.Kalangan dewan terutama dair pihak pengusul resolusi yang didukung fraksi-fraksi Masyumi, PSII, Murba dan NU berpendapat dnegan mundurnya Ipik , maka tinggal satu calon dan tidak diperlukan lagi pemungutan suara.

Dadang Hermawan, Ketua GPII Wilayah Jawa Barat yang juga menjabat Ketua Fraksi Masyumi dalam DPDP Jawa Barat dalam keterangan tertulis menyesalkan prosedur pengangangkatan Gubernur Jawa Barat yang dilakukan kabinet sekarang.Pemerintah pusat menganggap sepipembicaraan yang sedang dalam sidang DPRDP Jawa Barat. Pada Mei 1957 kalangan parpol Islam mengadakan musyawarah dan akhirnya menyetujui calon dari Masyumi.

SebetulnyaIpik memangpas menjadi gubernur pada masa itu.Dia juga dekat dengan Sanusi Hardjadinata.Kelahiran Krawang 30 November 1906 ini menamatkan pelajarannya di OSVIA pada 1926dan menjadi Candidaats ambtenaar di kantor Residen Bogor. Pada 1938 iadiangkat menjadi Sekretariat II Kabupaten Ciamis. Pada masa pendudukan Jepang Ipik menjadi Camat Cibereum, Tasikmalaya, kemudian menjadi wedana di Ujungberung.

Pada masa revolusi, Ipik berdiri di pihak republik. Dia ikut mengungsibersama keluarganya sewaktu terjadi peristiwa Bandung Lautan Api.Dia berpidnah-pindha menghindari Belanda dalam menjalankan pemerintahan sebagai patih Bogor akhirnyaditawan ke dalam penjara. Besluit dari Presiden HTB Bogorpada tanggal 14 Agustus 1947 nomor 305 yang memerintahkan Ipik Gandamana dibuang ke pengasingan di hutan dengan beberapa pejabatnya ke wilayah Jasinga. Setelah perang usa,pada 1950 Ipik menjadi Bupati Bogor dan kemudian menjadi Residen Priangan.1

Ipik pernah menulis buku berjudul Melawat Ke Negara Dollar, terbitpada 1956. Buku ini memberikan“ gambaran sesungguhnya di USA dipraktikannya pemerintahan dan faham demokrasi. Buku ini adalah laporan pertanggungjawab pada publik mengenai lawatannya ke Amerika Serikatdalam rangkastudi bandingpada akhir September 1953.Ipik menjadi salah satu anggota delegasi yang ditugaskan pemerintah Indonesia mempelajari “ketatanegaraan dan tata-usaha pemerintahan pada umumnya dan beberapa objek lain pada khususnya.

Dalam tulisannyaIpik menekankan masalah pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang di Amerika Serikat yang dapat dijadikan bahan perbandingan bagi Indonesia. “Sudah terang bahwa Amerika mempunyai problem, yang bukan problem kita, yang asing malah bagi kita. Sungguhpun demikian, jelas kiranya bahwa dalam persoalan yang pernah dan sedang dihadapinya tidak kurang pula sejalan dengan perjuangan kita dalam menegakkan demokrasi,” tulis Ipik.2

Pendukung politik utama Ipik adalah IPKI. Pencalonan Ipik itu diumumkan IPKI pada April 1957 dalam sbeuah konferensi kerja yang juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Azis Saleh. Dalam pemilihan umum untuk parlemen dan konstituante sebetulnya Ipik pernah dicalonkan oleh IPKI dan mendapatkan suara yang memungkinkan dia mendapatkan kursi.Tetapi Ipik tetap memilih menjadi Residen Priangan dan memberikan kursi ini pada temannya. Selain IPKI, Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) pernah menyebutkan Ipik sebagai salah satu dari 8 tokoh yang pantas menjadi gubernur.Selain Ipik, mama yang disebut Abas Wilagasomantri, Residen Banten Ahja Pena, Residen Cirebon Rukadi, Basarah Adwinata.BP Kensi Jawa Barat juag menyebutkan Ipik Gandamana sebagai pekerja keras.3

Pada Selasa malam, 9 Juli 1957 Ipik dilantik di Gubernuran Kota Bandung. Surat pengangkatan Ipik dibacakan oleh Kepala urusan Pegawai Kementerian Dalam Negeri , kemudian Ipik diambil sumpahnya oleh Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata.Hadir dalam pelantikan itu Perdana Menteri Djuanda,Panglima TT III Siliwangi Letkol Kosasih, serta Ketua DPRDP Jawa Barat Oja Sumantri. Dalam sambutan Djuanda berharap agar semua pihak mematuhi hukum negara dan bila hukum itu harus dirubah harus diselenggarakan dalam suasana ketertiban dan atas dasar hukum pula.Juanda juga meminta agar segala kesalahan jangan ditimpakan satu pihak4

Gubernur Ipik Gandamanadalam pidato pelantikannya mengungkapkan soal pemulihan kemananan sebagai dasar pembangunan, pergeseran dan kemajuan dalam lapangan sosial ekonomi, soal daerah dan kedaearahan, pengembalian veteran perang ke masyarakat hingga kesulitan yang dihadapi rakyat. Persoalan yang sebetulnyadihadapi Jawa Barat pada masa Sanusi Hardjadinata yang belum sepenuhnya selesai.Ipik menekankan perlunya suatu organisasi pemerintahan yang pasti. Ipik juga mengungkapkan Status pamongprajayang masih tetap terkatung-katung.

“Sudah bukan rahasia lagi kira-kira keseretan jang kita alami dalam memberikan otonomi jang seluas2nja kepada daerah2 untuk mengurus rumah tangganja sendiri, seperti jang menjadi tudjuan daripada pasal 131 (2) UUDS kita.Dalam karangannja “UUDS” penerbitan tahun 1950 pernah Prof. Dr. Rd Soepomo menerangkan di antaranja: apabila pembagian kekuasaan dari pusat terhadap daerah2 itu, baikpun dengan djalan medelbewind, maupun berdasarkan desentralisais dan dekonsentrasi, tiada seimbang dengan kepentingan daerah2 itu, maka hal demikian akan menimbulkan ketegangan2 antara daerah dan pusat jang tentunja tiada akan menguntungkan djalannja pemerintah dikemudian hari5

Masalah Keamanan dan Kedaerahan

Ipik memang berhadapan dengan permasalahan pemulihan keamanan di Jawa Barat yang belum tanda-tanda selesai. Sejumlah serangan terjadi dalam masa lowongnya pemerintahan Kepala Daerah jawa Barat. Pada akhir April 1957terjadi sejumlah serangan berdarah pada malam lebaran.Di Tawangsari, Kecamatan Indihang, Kabupaten Tasikmalaya yang cukup terpencil, sekitar 300 anggota gerombolan bersenjata menyerang pos tentara Batalyon 313. Dalam pertempuran yang berlangsung selama dua jam 5 anggota tentara gugur dan 7 anggota gerombolan tewas di pihak gerombolan. Selain itu lima orang rakyat terluka. Di Cisapi, Desa Biru, Ciparaj, gerombolan menggarong dan membakar 47 buah rumah penduduk yang menimbulkan kerugaian sebesar Rp10.200. Sementara di daerah Kuningan 70 rumah dibakar.Ketiganya dalam waktu bersamaan.5

Masalah tak kalah seriusnya.Pada 9 juni 1957 sebuah isu yang dilontarkan Berita Minggu bertajuk “Negara Pasundan Diproklamirkan pada tanggal 15 Juni” mencantumkan nama tokoh Masyumi seperti Djaja Rachmat dan Djerman Prawirawinata menimbulkan reaksi keras.Pimpinan cabang GPII Bandung mengeluarkan bantahannya dan menyebutkannya sebagai fitnah.Djerman memang menghadiri suatu pertemuan atas undangan Kolonel Sukanda Bratamenggala pada 29 Agustus 1956 di rumah bekas Wali Negara Pasundan di Jalan Kidang Panandjung no.5 bandung.Pertemuan yang sebetulnya antara “Orang Sunda dengan orang Sunda” juga dihadiri olehRachman Sainan (PNI). Pertemaun ini berkaitan dengan pamlet dari Front Pemuda Sunda.

Dalam pertemuan itu Djerman Prawirawinata menyanggupi melakukan usaha-usaha penyelesaian secara parlementer.Pertanyaan parlementer itu disokong oleh GPPS diwakili Gatot Mangkupradja, IPKI diawakili Katamsi Sutisna, tokoh PRIM Ido Garnida, Komisaris Besar Mohammad Basah dan sejumlah tokoh lainnya.Rapat ini merupakan kelanjutan rapat 9 Agustus 1956 di rumah Kolonel Sukanda Bratamenggala membicarakan nasib Ki sunda yang juga dihadiri Djuanda.Malah dalam rapat 29 Agustus 1956, Rachman Sainan disebutkan akan mengumpulkan dokumen kekecewaan Ki Sunda dan ingin mengeluarkan buku “Sunda Menggugat”.Djerman tidak tahu menahu soal Negara Pasundan diproklamirkan pada 15 Juni 1957. 6

Belakangan diketahui Kolonel Sukanda Bratamenggala bekas inspektur Jenderal Pendidikan dan latihan di Bandungdianggap terkait dengan peristiwa Kolonel Zulkifli Lubis. Dia kemudian dikenakan tahanan rumah ole pengusaha militer Jakarta dan kemudian tahanan kota di Bandung.7

Pria kelahiran Jawa Barat 1917 ini lulusan sekolah guru dan kemudian bergabung dengan PETA pada masa pendudukan Jepang. Pada masa awal perang kemerdekaan Sukanda Bratamenggala berjuang di area Bandung Utara dan Kerawang. Setelah Siliwangi terbentuk Sukanda menjadi komandan Batalyon Tirtayasa. Pada bulan Desember 1946, Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala dengan pasukannya pernah dikirimkan ke Banten untuk mengambil alih komando ketika terjadi kekacauan revolusi sosial. Ketika perjanjian Renville terjadi, Sukanda mengikuti long march ke Yogyakarta pada 1948. Sukanda juga pernah menjadi Gubernur Militer di Kalimantan 8

Irvan Sjafari

Catatan Kaki

1.Pikiran Rakjat, 1 Juli 1957.Lihat juga http://dpadmadiredja.blogspot.com/2010/10/sepak-terjang-bupati-ipik-gandamana.html diakses pada 29 Desember 2014.Polemik lowongan kepala daerah bisa dilihat pada Pikiran Rakjat 28 Mei 1957.

2.Hendri F. Isnaeni“Tanggungjawab Publik Residen Ipik”dimuat dalamhttp://historia.co.id/ pada 30 Desember 2012.

3.Pikiran Rakjat, 23 April 1957 dan Pikiran Rakjat 5 Juni 1957

4.Pikiran Rakjat, 9 Juli 1957

5.Pikiran Rakjat, 11 Juli 1957

6.Pikiran Rakjat, 12 Juni 1957

7.Pikiran Rakjat, 19 Juni 1957

8.T.B. Simatupang, Report From Banaran: Experience During The People War, Singapore: Equinox Publishing, 2010, halaman: 33 (catatan kaki)