Apakah DKI Jakarta Akan Lebih Baik Tanpa Metromini?

[caption caption="Ilustrasi razia metromini"][/caption]Seusai Sholat Jum’at, 18 Desember 2015  saya bergegas mencari metromini S610 Jurusan Blok M. Biasanya metromini ini ngetem dengan antrian  di depan sebuah warung rokok tempat saya biasa menyeduh kopi miks dan saya bawa masuk untuk duduk di samping Pak Supir sambil menunggu metromini berangkat.  Di warung itu biasanya ada beberapa pengamen juga menunggu giliran.  Saya terbiasa  dan bersahabat dengan rutinitas ini.      

Kalau ingin buru-buru biasanya saya naik ojek langganan saya dengan harga cincai tentunya,kalau bawa uang pas-pasan. Ada di antara tukang ojek  yang sudah jadi langganan sejak saya masih kuliah.  Pernah sewaktu saya pulang dari kampus nonton konser musik dapat satu  pak (berisi 12 bungkus rokok), tetapi karena saya tidak merokok saya tawarkan pada tukang ojek apa mau dibayar dengan satu pak rokok? Oh, mau.     

Tapi Jum’at  ini  tak satu pun metromini yang tampak.  Bukan suatu hal karena para sopir kerap demo (mogok) kalau ada kebijakan pemda  yang merugikan.  Tetapi ternyata  ada hal yang lain, tukang ojek langganan saya cerita bahwa mereka lari dari razia.  

Begitu di kantor saya browsing ternyata memang ada razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan terhadap metromini di kawasan Melawai. Para petugas memastikan apakah secara fisik kondisi metromini ini baik dan administrasi lengkap? Setidaknya ada sepuluh metromini dikandangkan.  Hingga Kamis 17/12 sudah 189 metromini yang dikandangkan di seluruh DKI Jakarta.

Teman-teman sekantor menceritakan bahwa metromini rute lain yang masuk terminal Blok M juga menghilang hingga sore hari. Jadi memang metromini lari dari razia. Tindakan Dishub Jakarta Selatan (saya tidak dapat kabar di kawasan lain) mungkin karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  marah besar metromini bobrok masih saja berkeliaran.  Serangkaian kecelakaan yang merengut korban jiwa rupanya dijadikan indikasi ada yang tidak beres dengan moda transportasi ini.

Salah  seorang bos moda transportasi metromini, Azas Tigor Nainggolan, mendesak peran pemerintah dalam melakukan standarisasi terhadap pelayanan yang diberikan moda angkutan metromini. Kurangnya pengawasan telah menyebabkan pelayanan angkutan metromini diberikan seadanya. Ungkap Tigor sebagai pengusaha membuatnya tahu bagaimana sopir bekerja 

Menurut  Tigor, banyak sopir yang malas mengoperasikan angkutan, kemudian menyerahkan busnya kepada pengemudi lain atau lazim disebut sopir  tembak. Di antara mereka  tak jarang bukan orang dewasa dan tidak bisa dipastikan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). "Coba main ke Terminal Senen. Itu sopir pada main judi dan mabuk. Mobilnya tahu ke mana? Dioperasikan sama sopir tembak," ujar Tigor

Sebetulnya pemerintah DKI  Jakarta memberikan jalan keluar yaitu Metromini berintegrasi dengan PT. Transjakarta. Masalahnya pemilik metromini banyak perorangan dan tidak ada satu suara. Namun Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengakui ada alasan lain PT Metromini tidak terintegrasi dengan PT Transjakarta. 

"Bukan Metromini menolak. Mereka (metromini) tak sanggup menyediakan armada (bus) yang diminta PT Transjakarta," kata Shafruhan kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/12/2015).

Menurut Shafruhan Metromini harus mengganti bus agar sesuai dengan persyaratan pemerintah. Harga bus tersebut ditentukan dalam LKPP. Masalahnya tidak ada satu pun lembaga pembiayaan yang mau mem-backup (pembiayaan) Metromini. Kredibilitas Metromini sudah jatuh membuat lembaga pembiayaan takut untuk memberikan kredit pada Metromini untuk menyediakan bus baru. Lagi pula metromini belum berbadan hukum.

Senjakala Metromini?