INC-5 Dinilai Gagal Membuat Hukum Mengikat Kurangi Polusi Plastik

Kelompok lingkungan telah mendesak negara-negara yang ambisius untuk mengadakan pemungutan suara jika kemajuan terhenti dan mengatakan putaran negosiasi lainnya tidak diperlukan.

Pemimpin kebijakan plastik global di WWF Eirik Lindebjerg  menyampaikan pihaknya langkah apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri polusi plastik, tetapi menambah pertemuan bukan solusinya. 

Lebih dari 100 negara mendukung penetapan target pemotongan produksi, dan puluhan negara juga mendukung penghapusan beberapa bahan kimia dan produk plastik yang tidak perlu.

Masalah yang paling terbesar dua produsen plastik terbesar dunia Amerika Serikat dan China mangkir dari jumpa pers pada Minggu 1 Desember yang digelar negara-negara pendukung perjanjian kuat.

Yang masih belum jelas adalah posisi dua produsen plastik teratas dunia, Tiongkok dan AS. Keduanya secara khusus absen dari panggung pada konferensi pers pada hari Minggu oleh negara-negara yang mendesak perjanjian yang kuat.

"Kami berharap mereka berminat.  Koalisi bersedia memberikan undangan terbuka, tetapi bukan seperti mereka melawan kita,"kata Kepala Delegasi Meksiko Camila Zepeda.

Sementara Juan Carlos Monterrey Gmez dari Panama menyebut  "sejarah tidak akan memaafkan kita" karena meninggalkan Busan tanpa perjanjian yang ambisius.

Juru Kampanye Centre for International Enviromental Law Daniela Duran Gonzales mengecam produseun bahan bakar fosil mampu memblok kemajuan dari desakan perjanjian plastik yang kuat, padahal didukung lebih dari seratus negara yang sadar efek dari bahan kimia beracun pada plastik.  Baca: INC-5 Conclusion 

Direktur organisasi kajian ekologi dan lahan basah (Ecoton) yang konsen terhadap masalah polusi plastik Daru Setyorini mengungkapkan kekecewaannya, karena negara penghasil minyak menghambat tercapainya kesepakatan yang kuat dan mengikat.

Bahkan, lanjutnya  mereka mengingkari pengetahuan ilmiah yang  jelas menunjukkan overproduksi plastik jauh melebihi kapasitas pemerintah dunia menangani sampahnya dan menolak pembatasan produksi plastik, pengaturan bahan beracun dalam plastik dan tanggungjawab produsen.

Salah seorang perwakilan Aliansi Zero Waste Indonesia Nindhita Proboretno seperti dikutip dari Tempo  juga menyatakan kekecewaannya, khusus Indonesia yang dinilai seperti tidak punya ambisi dari kebanyakan negara Asia lainnya untuk  menciptakan perjanjian yang mengikat secara hukum mengurangi produksi plastik, berikut kandungan senyawa kimia berbahaya yang ada dalam plastik.