Usaha Sandiaga Uno dan timnya mendirikan sebuah Crisis Centre untuk menunjukkan niat tulusnya membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, di antaranya warga Rawajati, akibat kebijakan penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama sah-sah saja. Hanya saja saya tidak melihat apa solusi yang ditawarkan Sandiaga dan timnya membantu warga yang kesusahan yang bisa menjadi gambaran kalau ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu program yang ditawarkan Sandiaga Uno ialah membuka lapangan kerja. Di antaranya dengan mendukung UKM. Tetapi bagaimana caranya seperti awalnya kampanye kebanyakan kandidat kepala daerah pilkada, tidak pernah detail, yaitu menjawab pertanyaan kunci: bagaimana caranya? Dengan latar belakang sebagai pengusaha, tepat Sandiaga Uno menawarkan program mencetak ribuan atau puluhan ribu pengusaha skala kecil-tidak usaha muluk-muluk mencetak pengusaha besar, karena perlu waktu membangun entrepreneurship dan bersaing di tengah era MEA ini. Cuma caranya belum ia jabarkan, darimana dana yang ia dapatkan untuk modal. Apakah dari CSR atau mengandalkan APBD? Sandiaga perllu mengadakan diskusi publik.
Misalnya, apakah seorang Sandiaga Uno mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi sektor UKM termasuk pedagang kaki lima secara legal di ibukota Jakarta. Apakah Sandiaga Uno berani untuk melakukan kebijakan moratorium mal di kota Jakarta dan menggantikannya dengan pasar tradisional, merevitaisasi pasar tradisional dan total hanya untuk orang kecil. Apakah Sandiaga mau memaksa pihak pengembang memberikan 20-30% areal usaha untuk kepentingan UKM, termasuk pedagang kaki lima. Apakah Sandiaga bisa membuat areal UKM dan pedagang kaki lima menjual untuk sektor pariwisata. Para pedagang kaki lima bisa menyewa tempat dengan murah, menjual harga makanannya dengan murah dan tidak dipungut retribusi yang besar hingga mereka tumbuh menjadi pengusaha kuat. Setelah mereka kuat barulah dikenakan pajak.
Dengan menawarkan kebijakan yang pro UKM termasuk pedagang kaki lima Sandiaga Uno “menawarkan anti thesis” dari kebijakan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, daripada menawarkan program yang mengambang dengan bahasa yang indah-indah, tetapi nanti setelah berkuasa sebetulnya (sebagian atau seluruhnya ) program Basuki sebetulnya juga dijalankan oleh dia. Sampai saat ini saya tidak yakin lawan-lawan Ahok berniat tulus terhadap warga DKI Jakarta, selain mengincar APBD DKI Jakarta yang 70 triliyun.
Berbuat baik terhadap rakyat kecil bukankah sinterklas yang membagikan uang pada masa kampanye, tetapi memberdayakannya. Oh, ya saya belum punya data apakah hingga saat ini seorang Sandiaga Uno pernah membantu seorang atau lebih bagus lagi sejumlah orang menjadi pengusaha yang tidak perlu sukses benar, tetapi bisa survive. Saya mohon apakah di antara kawan-kawan kompasianer bisa membantu saya?
Sandiaga Uno Memang Perlu Tim Komunikasi
Saya setuju dengan rekan kompasianer Susy Haryawan yang menyebutkan bahwa Sandiaga Uno memerlukan Tim Komunikasi yang bagus. Saya setuju dengan pandangannya bahwa Sandiaga Uno seperti bekerja sendirian. Hingga kalau ia salah memposting di media sosial langsung dibully. Memang. Sebuah tim komunikasi yang tidak hanya pandai dan lihai ngetuit di Twitter atau mengangkat kandidat di media sosial atau buat propaganda yang mengritik Ahok, tetapi data-data sering salah. Sebuah tim komunikasi yang tidak hanya pandai browsing di Paman Google, lalu mengolah kata-katanya, tetapi anggota tim benar-benar di lapangan mencari data dan menyerap keluhan warga, serta rajin riset ke perpustakaan.
Jelas bahwa apa yang dilakukan Ahok saat ini masih pada trek, serta jelas arahnya ke mana. Pembersihan bantaran sungai dan memperbesar RTH adalah salah satu jalan untuk mengurangi banjir, walaupun bukan menyelesaikan. Memindahkan warga yang tergusur ke rusun Marunda atau tempat yang menurut warga jauh dari asalnya memang bukan solusi yang memuaskan, tetapi Ahok sudah menawarkan solusi. Apalagi Ahok menawarkan juga sektor usaha, kemudahan transportasi dan lain sebagainya. Hanya saja Ahok harusnya memberikan akses dan kemudahan untuk calon pengusaha kecil ini di tempat yang baru.
Kalau para kandidat di luar Ahok punya solusi lain, jelaskan kepada publik dengan detail kalau perlu dengan kemungkinan pencabutan perda yang dianggap tidak pro rakyat kecil. Bahwa itu nanti bermasalah dengan pihak lain, tidak pro investor besar, dan akhirnya bertentangan dengan pemerintah pusat itu risiko yang dihadapinya. Tetapi dia (kalau menang bisa) berkilah: saya didukung oleh rakyat DKI Jakarta. Di tengah pragamatisme politisi Indonesia, saya nggak yakin langkah itu tidak dilakukan. Para politisi saat ini tidak semilitan politisi tahun 1950-an membela kenyakinan ideologisnya secara konsisten.
Kemungkinan Calon Lain
Dalam beberapa tulisan kawan-kawan kompasianer pernah ada yang menyinggung soal kemungkinan Anies Baswedan jadi kandidat Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun ada yang meragukan kemampuannya berhadapan dengan mafia-mafia di Jakarta atau menyelesaikan permasalahan pokok di Jakarta, tetapi setidaknya ada trek yang bisa saya lacak dari mantan Mendikbud ini dan penggagas Indonesia mengajar ini untuk bisa membuat prediksi.
Kalau saya membayangkan, oh mungkin nanti Anies akan membuat jumlah warga DKI Jakarta yang terdidik lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Mungkin nanti dia bikin program sekolah-sekolah alternatif, bagi mereka yang kehilangan waktu formal untuk mengenyam pendidikan dengan melibatkan sarjana-sarjana yang menganggur untuk menjadi pendidik, dengan konsep pemberdayaan juga, agar mereka bisa terserap dalam pasar tenaga kerja di DKI Jakarta. Namun partai mana yang mau mengusung?
Akhir Agustus lalu Rizal Ramli juga mengumumkan kesediaannya menjadi kandidat Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Apa yang ia lakukan kalau menjadi Gubernur DKI Jakarta masih harus didiskusikan, tetapi salah satu idenya menggusur tanpa tangisan memang menarik. Intinya gagasan mantan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya ini adalah menata sebuah areal yang digusur untuk kepentingan rakyat miskin yang jadi korban komplit dengan pemberdayaan ekonominya, mengundang pengembang (swasta) masuk , sekaligus juga untuk lahan hijau. Butuh hitung-hitungan rumit memang, tetapi setidaknya Rizal Ramli sudah punya gagasan. Mantan aktivis mahasiswa 1978 ini juga menolak proyek Light Rail Transit (LRT) dan lebih menyukai subway. Gagasan yang bisa didiskusikan, tetapi sekali lagi ia punya solusi.
Cuma partai mana yang mendukung menjadi tanda tanya besar. Yang mendukung Rizal Ramli hanya beberapa organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Baraya Wargi Sunda atau gabungan dari sembilan persaudaran paguyuban masyarakat Sunda.
Partai-partai di Indonesia kemungkinan terlalu pragmatis untuk memperjuangkan program. Yang penting calon menang dulu dan sekaligus memenangkan penggunaan APBD yang Rp70 triliun itu. Itu sebabnya tokoh seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil digadang-gadang untuk ke Jakarta, karena setidaknya ada track record yang bisa dijual. Setelah Kang Emil menolak dan warga Bandung umumnya menolak (saya termasuk yang bersyukur Kang Emil menolak), maka Wali Kota Surabaya Risma yang digadang-gadang. Saya memilih tidak meragukan kapabilitas Risma memimpin Jakarta, tetapi saya khawatir kalau tujuannya hanya untuk menggusur Ahok dan mengorbankan Surabaya tanpa terlalu susah mengkampanyekan dan mendongkrak popularitas kandidat.
Saya juga tidak yakin kalau PDI-Perjuangan berani mengusung kandidat sendiri, kecuali kalau mungkin Risma jadi dicalonkan, ujung-ujungnya akan dukung Ahok juga, karena pragmatisme seperti halnya politisi Golkar di Jakarta. Setidaknya dapat pujian di kalangan netizen bahwa mereka obyektif dan sekadar pencitraan. Tentunya muaranya atau Pemilu 2019. Kalau PDI Perjuangan berani mengusung calon alternatif di luar Ahok bahkan kalau perlu di luar Sandiaga Uno, maka akan ada 3 calon, saya malah kagum. Itu artinya partai itu mengajukan calon dengan platform program bukan sekadar menang-menangan.
Soal menang dan kalah masih banyak faktor yang menentukan sepanjang sisa 2016 dan awal 2017.
Irvan Sjafari
Sumber lain:
Masyarakat Sunda Dukung Rizal Ramli Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta
KSPI Deklarasi Dukung Rizal Ramli Jadi Calon Gubernur DKI