[caption id="" align="aligncenter" width="632" caption="Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan periode 2011-2013Â (sumber foto: Kompas)"][/caption]
Besok, tanggal 22 Juli 2014 KPU akan mengumumkan pemenang pilpres 2014-2019. Seluruh masyarakat Indonesia menanti pengumuman siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Begitu pentingnya, kepemimpinan kepala negara Indonesia yang baru akan turut juga mewarnai dinamika geopolitik di kawasan bahkan di dunia. Oleh karena itu, besok KPU akan menjadi titik sentral sorotan mata dari seluruh dunia.
Masing-masing tim sukses kandidat telah menyiapkan ritual penyambutan pengumuman KPU tersebut. Rencana penyambutan inilah yang dapat membuat Mahfud MD, mantan Ketua MK 2 periode, berada dalam posisi sulit.
Setelah partai PKB merapat tanpa syarat ke PDIP sebagai pengusung capres Jokowi-JK, Mahfud MD bak layang-layang putus di ketinggian langit. Padahal selama pileg, PKB memajang ketenaran namanya sebagai capres sehingga ia menjadi bagian dari keberhasilan PKB dalam pileg. Kutub Prabowo-Hatta pun akhirnya menyambut gembira keputusan Mahfud berlabuh di gerbongnya.
Tak tanggung-tanggung, Mahfud dinobatkan sebagai Ketua Pemenangan Prabowo-Hatta yang diusung oleh banyak partai yang menamakan diri sebagai Koalisi Merah Putih. Jabatan Ketua ternyata tak selamanya enak, realitas politik telah menempatkan Mahfud dalam dilema besar.
Tim sukses Prabowo-Hatta telah menyatakan akan mengerahkan massa ke Kantor KPU menyambut pengumuman resmi hasil rapat pleno KPU. Mahfud pasti mengetahui emosional massa tak kan dapat dikendalikan di tengah-tengah eforia kemenangan atau kekecewaan kekalahan. Ia sepertinya tak memiliki kekuatan atau kharisma untuk mengatur para korlap yang masing-masing memiliki massa militan.
Pernyataan-pernyataan Mahfud mengenai pengerahan massa yang serba gamang menunjukkan ketidakberdayaannya melaksanakan rencana sesuai keinginannya. Mahfud mengetahui dirinya memikul tanggung jawab sebagai ketua pemenangan, tetapi ia tak memiliki kewenangan untuk mengatur anak buah yang terserak secara sporadis.
Tak hanya pengaturan massa, dilema yang lebih besar menanti di depan mata. Dari hasil perhitungan real count pada tingkat kabupaten di seluruh Indonesia, pasangan yang diusungnya ditengarai menderita kekalahan. Tetapi Prabowo telah dengan sigap menyikapi perhitungan sementara dengan menyatakan akan menggugat ke MK bila dinyatakan kalah, berapa pun selisih suaranya.
Mahfud pasti sangat paham, pengajuan sengketa hasil pemilu membutuhkan bukti-bukti kuat yang betul-betul dapat mempengaruhi hasil pemilu. Ia tak kan bisa berperilaku seperti advokat yang asal membela yang telah memberinya kuasa. Dalam posisi kalah, setidaknya Mahfud harus menonjolkan keunggulan pasangan yang diusungnya dan mampu memutarbalikkan fakta yang melemahkannya.
Tetapi wajarkah seorang mantan Ketua MK selama dua periode menamparkan wajahnya dengan dunia sikat-sikut hukum di hadapan yunior-yuniornya? Haruskah pengabdiannya menjadi hakim konstitusi selama bertahun-tahun dihapuskan oleh keinginan orang lain menduduki jabatan?
Tak perlu melakukan analisa cost-benefit yang terlalu rumit, keinginan pasangan Prabowo-Hatta mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK akan menjadi pengorbanan Mahfud yang sangat besar. Posisi Mahfud sulit, gerbong pasangan Prabowo-Hatta terus melaju tak mungkin dihentikan lagi. Dalam keadaan seperti ini, bila Mahfud masih ingin menyelamatkan pengabdiannya selama ini kepada bangsa dan negara ini, ia harus segera mencari emergency exit atau kursi pelontar.
