[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Kompas)"][/caption] Keputusan Ahok keluar dari Gerindra menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Pujian pun mengalir dari beberapa kepala daerah dan politisi dari berbagai daerah. Keluar dari partai yang menjadikannya orang nomor satu di DKI demi untuk memperjuangkan pilkada langsung, Ahok dianggap sebagai pejuang demokrasi. Momentumnya memang pas. Citra partai politik belum pernah bisa membaik sampai sekarang. Apa pun hasil kerja bersama orang-orang parpol di lembaga legislatif saat ini tak lebih dari sebuah persekongkolan untuk bagi-bagi rejeki dan bagi-bagi posisi. Meskipun Ahok hanya seorang gubernur, penolakannya terhadap pilkada oleh DPRD menggema secara nasional bak oase di gurun pasir. Rakyat mulai menaruh kepercayaan terhadap jiwa demokratis Ahok. Oleh karena itu, rakyat perlu mencermati apa yang akan dilakukan oleh beliau sebagai gubernur dengan predikat seorang demokrat. Ujian pertama datang dari sistem pemerintahan di DKI. Saat ini para walikota di DKI diangkat dan diturunkan sendiri oleh gubernur. DPRD Jakarta pun tak berwenang ikut campur. Ramai diberitakan Jokowi menggusur pak Anas dari posisi walikota Jakarta Selatan lantaran tertidur pada saat Jokowi berpidato.Tetapi pak Anas kembali diangkat menjadi walikota Jakarta Barat kira-kira setahun setelahnya. Dari segi efisiensi dan efektivitas, pengangkatan dan penggantian walikota oleh gubernur memang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dari segi proses demokrasi, jelas-jelas terjadi pengebirian partisipasi rakyat. Inilah dilemanya. Sistem pengangkatan walikota di DKI itu memang bukan keinginan Jokowi atau Ahok, tetapi anugerah DKI sebagai Daerah Khusus Ibu Kota yang diatur dengan UU DKI. Undang-Undang DKI ini menjadi ujian bagi Ahok apakah beliau benar-benar seoarang demokrat sejati atau hanya seorang politisi yang mengenakan baju berbeda. Bila beliau mementingkan efisiensi dan efektivitas dalam pengangkatan seoarang walikota, Ahok tak berbeda dengan jalan pikiran Koalisi Merah Putih di DPR. Tetapi bila beliau benar-benar seorang demokrat sejati, beliau seharusnya mengusulkan amandemen UU DKI sehingga para walikota di DKI dipilih langsung oleh rakyat. Kita tunggu, bagaimana beliau menghadapi ujian ini.
