Pengaruh Politik terhadap Perubahan Kurikulum

Setiap pemerintahan, pastinya mengusahan yang terbaik untuk warganya. Ketika suatu rezim memimpin pastinya akan bekerja dengan baik guna mendapatkan nilai tambahan dari warganya. Dengan tujuan agar terpilih kembali di peride berikutnya. Pendidikan dalam konteks ini bisa dijadikan poin tambahan yang bisa diterima diseluruh wilayah. Maka dari itu, tiap pemimpin/menteri yang terpilih pasti akan menciptakan perubahan-perubahan supaya bidang yang dikerjakan bisa memberikan poin tambahan politik itu.

Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan. Apabila maju pada urusan pendidikan ini dan mendapatkan poin tambahan didalam pandangan masyarakat, maka tidak sulit memperbanyak suara dipemilu selanjutnya. Akan tetapi, faktanya inovasi yang dilakukan memiliki sisi negative bagi rakyatnya. Bisa kita lihat, perubahan kurikulum yang digunakan di negara kita muncul masalah-masalah baru yang terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyan di benak kita. Mengapa kurikulum sebelumnya diganti? Apakah kurikulum sebe;umnya mempunyai kekurangan yang buruk? Jika iya, mengapa tidak diperbaiki saja bukan diganti seluruhnya.

Perubahan kurikulum yang diterapkan di negara lain juga tidak lepas dengan kondisi yang ada dinegara tersebut. Perubahan ini terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Perubahan kurikulum ini terjadi di Amerika dan Jepang yang menguubah kurikulum dlam jangka yang sangat cepat, sebab adanya pergolakan politik di negara itu.

Wakil kurikulum SMA Negeri 1 Pasaman, Nulfalinda, S.Pd., M.Si mengatakan  enam hal yang masih ditetapkan oleh pusat, yakni pendidikan, hukum, fiscal, moneter, agama dan politik luar negeri. Bisa dikatakan pendidikan dalam hal politik amat berperan penting terhadap perubahan kurikulum. Naah dalam mengatasi masalah tersebut, beliau memberi saran supaya pemerintah tidak seenaknya mengubah kurikulum yang sudah ada. Perubahan kurikulum yang terjadi seharusnya dimusyawarahkan guna mendahulukan kepentingan masyarakat, tidak hanya mengedepankan politik saja. Anggota Panjaa Kurikulum DPR RI, Raihan Iskandar juga mengatakan untuk meminimalisasi perubahan kurikulum akibat kondisi politik yang berubah, ada  baiknya dibuat Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan yang jelas dan kuat.

Pengembangan kurikulum dipengarhi oleh proses politi, sebab apabila pemimpin suatu negara berganti, maka perubahan kurikulum pun ikut berganti juga. Elliot (1959:1047) menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum, misalnya dapat menjadi media sosialisasi politik. Ia mengatakan kurikulum pada sebuah lembagta pendidikan mempunyai tiga sumber yang utama :
a.Pendapat kelompok professional pendidikan yang dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pelatihan guru dan sering kali merefleksikan atau mengadaptasi dari ide dari pribadi yang didewa-dewakan, seperti John Dewey, John Locke, dan William Stern,
b.Keperluan biaya.
c.Kegiatan kelompok-kelompok yang berpengaruh, seperti asosiasi industry, perserikatan, dan beberapa organisasi kebangsaan yang mempunyai jiwa patriotic.

Fungsi politik secara khusus bisa diaktualisasikan lewat proses pembelajaran. Dari sekian banyaknya negara totaliter dan negara berkembang, pemimpin politik amat menyadari fungsi pendidikan guna meraih tujuan-tujuan politik. Mereka mengupayakan solusi dalam mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik dengan metode dan bahan ajar (curriculum content) pendidikan. dari generasi ke generasi negarawan dan pemimpin politik menyadari dampak yang akan muncul pada sistem pendidikan pada kehidupan politik. Mereka sadar jika negra tiak bisa mengabaikan ssekolah apabila akan meraih tujuannya, termasuk tujuan dalam mempertahankan kedudukan. mengingat banyaknya peluang di berbagai unsur kependidikan pada kebutuhan politik tertentu, maka tidak usah heran jika pendidikan sering memerankan peran sentral untuk menemukan jalan perubahan politik. Kurikulum pendidikan yang tidak sesuai untuk peserta didik dan sekolah bisa memerikan dampak negative dalam pendiidkan.