Pemerintah perlu melihat kembali pada  keberadaan para petani (masyarakat agraris) di Indonesia. Disadari dan  diakui atau tidak, petani adalah tulang punggung kehidupan bangsa  Indonesia, bahkan dunia. Dengan satu alasan, jika tidak ada para petani,  rakyat dan para elite tentunya kebingungan untuk mengurus persoalan isi  perutnya. Bahkan mereka bisa mati kelaparan jika petani tidak memiliki  andil sebagai tulang punggung kehidupan bangsa. Kita tidak bisa  menyangkal meskipun sebagian orang (misalkan) makan roti atau bukan  beras dan gandum, sudah dipastikan sumber untuk pengganjal perut  tersebut dari jerih payah petani.
Tapi, sekuat mereka menjadi tulang  punggung kehidupan bangsa, mereka kadang tidak mendapat prioritas  kesejahteraan oleh pemerintah dan orang-orang yang bersandar untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya kepada mereka. Ini harus menjadi renungan  utama oleh pemerintah. Suatu ketika jika petani pindah profesi secara  besar-besaran, dapat dipastikan bahwa kekurangan sandang dan pangan akan  menjadi persoalan utama yang rumit. Tentunya akan muncul krisis pangan  dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok hidup manusia.
Mungkin di mata para elite dan pemerintah  petani dipandang sebagai orang lemah dan tak memiliki banyak  pengetahuan. Sehingga mereka sering terlupakan, utamanya terkait dengan  kesejahteraan. Pemerintah kadang lebih memprioritaskan kesejahteraan  para buruh pabrik, elite politik, dan pegawai-pegawai negeri. Sementara,  para petani dengan kerja kerasnya di bawah terik sinar matahari yang  membakar, seolah-olah hanya bayangan gelap dan semu. Secara tidak  langsung, seluruh aspek kehidupan di dunia, 90 % bergantung kepada para  petani. Karena petani adalah penghasil kebutuhan pokok kehidupan umat  manusia.
Baru-baru ini perhatian pemerintahan Joko  Widodo (Jokowi) tampak kepada para petani. Hal tersebut sebagaimana  dilansir oleh banyak media, pada Sabtu 31 Januari 2015, Jokowi  mengunjungi Ngawi di Jawa Timur dan Sukoharjo di Jawa Tengah. Dalam  kunjungannya, Jokowi menyerahkan beberapa alat pertanian sebagai  penunjang keberlangsungan pengolahan tanah dan irigasi di kalangan para  petani tentunya. Alat-alat pertanian tersebut berupa 850 unit handtractor 337 unit pompa air.
Kunjungan dengan pemberian alat-alat  bantu pertanian tersebut setidaknya menjadi angin segar bagi sebagian  petani yang ada di dua kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Kemungkinan besar semangat para petani sedikit banyak akan menyala oleh  dukungan materil dari presiden. Ini merupakan salah satu wujud  kepedulian pemerintah kepada para petani. Tentu, kunjungan presiden ini  bukan tidak memiliki tujuan baik yang tersurat maupun yang tersirat.  Berbagai polemik dan dugaan tentu tidak dapat dihindari terkait  kunjungan presiden Jokowi.
Belum Cukup
Pemberian alat-alat pertanian oleh  presiden Jokowi kepada masyarakat agraris di Sukoharjo dan Ngawi yang  jumlah keseluruhan mencapai 1187 unit ini perlu diapresiasi. Peralatan  tersebut mampu meredam kesulitan petani dalam mengolah tanah dan  irigasi. Dua macam bantuan alat irigasi (tractor dan pompa air)  pertanian tersebut setidaknya bisa digunakan secara maksimal oleh  masyarakat setempat, yaitu dimanfaatkan secara bersama tanpa ada  pungutan liar oleh pemerintah setempat.
Angin segar ini rasanya tidak cukup jika  peralatan pertanian atau lainnya hanya diberikan di dua kabupaten  tersebut. Akan tetapi, pemberian alat-alat pertanian semacam itu atau  lainnya harus menyeluruh ke pelosok negeri. Bukan hanya di pulau Jawa,  tapi juga di berbagai pulau di nusantara. Hal tersebut untuk menutup dan  menghindari stigma dan stereotip bahwa Indonesia hanyalah di pulau Jawa  saja.
Kesejahteraan para petani harus menjadi  prioritas utama, dan setidaknya pemerintah mau mendengarkan  suara-suaranya kemudian merespon dengan baik. Cara demikian mungkin akan  mempercepat produksi di bidang pertanian terkait dengan kebutuhan pokok  kehidupan bangsa, yaitu bahan sandang, papan, dan pangan. Selain  memberikan prioritas kesejahteraan kepada para petani terkait  kebutuhannya, langkah ini akan menjadi fondasi awal untuk menghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sehingga, Indonesia tidak perlu  takut menghadapi MEA 2015.
Kebijakan Harga
Sejauh roda pemerintahan berputar,  sepertinya masih belum ada kebijakan terkait patokan harga pokok hasil  pertanian yang menguntungkan para petani. Petani seakan-akan tidak  memiliki hak otoritas terhadap harga hasil pertaniannya sendiri.  Sebagaimana sudah banyak terjadi, petani sepertinya pasrah dengan harga  hasil pertaniannya. Misalkan harga tembakau yang tidak bisa ditentukan  oleh mereka. Tapi harga produksi dari tembakau jauh lebih meroket. Jika  kita menganggap masyarakat agraris tidak berpendidikan, sehingga dalam  persoalan harga mereka tidak berkutik, maka setidaknya pemerintah perlu  memberikan pendidikan kepada mereka agar petani tidak dirugikan oleh  orang "pintar".
