Mewujudkan Politik Berkualitas tanpa Money Politics

Isu terbesar dalam pesta demokrasi yang ada di Indonesia adalah dengan adanya politik uang atau money politics. Money Politic bertujuan memberikan sumbangsih atau memunuhi kebutuhan hidup kepada calon pemilih untuk menetapkan pilihannya kepada orang yang memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Banyak slogan masyarakat dengan mengatakan Ambil uangnya jangan pilih orangnya. Apapun itu suap politik dapat menganggu demokrasi Indonesia. Demokrasi pemilu seharusnya menjadi jalan lurus menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Politik uang salah satu bentuk korupsi politik karena hal tersebut dapat menghasilkan orang yang tidak tepat sebagai pemenang. Karena itu pemerintahan yang dihasilkan sebagai hasil proses politik kurang memenuhi asas keterwakilan. 

Faktor penyebab politik uang terjadi di Indonesia karena kurangnya pemahaman literasi politik kepada rakyat Indonesia. Literasi politik adalah kemampuan menagkap informasi, mengakses, menulusuri atau memahami latar belakang secara kritis yang berkaitan dengan politik. Untuk menghasil pemimpin berkualitas, diperlukan untuk menulusuri latar belakang beliau apakah beliau pantas untuk memimpin atau mensejahterakan rakyat Indonesia didalam masa kepemimpinan beliau nanti. Pemilih yang literer secara politik akan memilih berdasarkan pertimbangan rasional calon-calon menurut pertimbangannya cukup dapat mewakili kepentingan konstituen. Oleh karena itu literasi politik bermanfaat bagi individu untuk menilai informasi politik yang mereka akses dan dikritisi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan politik berkualitas dalam memilih pemimpin diharuskan tingkat pendidikan penduduk Indonesia harus tinggi. Namun saat ini, hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengeyam pendidkan tinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, yang berpendidikan D1 dan D2 proporsinya 0,41%, kemudian D3 sejumlah 1,28%, S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3 sebagaimana yang digambarkan diagram sebagai berikut:

sumber gambar: https://databoks.katadata.co.id/

Mengapa diharuskan berpendidikan tinggi? karena dapat mengimplementasikan literasi politik pada pemilu kedepannya untuk menolak money politics atau menciptakan nuansa politik yang demokratis. Karena menurut fakta yang ada dilapangan rata-rata masyarakat yang menerima politik uang adalah masyarakat yang tidak pernah sekolah sehingga tidak bisa membedakan yang mana kepedulian dan dimanfaatkan oleh orang lain. Yang diperlukan oleh bangsa kita ini adalah ikhtiar jangka pendek yang berupa pendidikan politik ke masyarakat melalui berbagai instansi, media dan sumber. Ada 2 cara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk mencegah adanya money politics atau politik uang. pertama, melalui instansi pendidikan berperan untuk memberikan ilmu politik terutama kepada pemilih yang awam berupa media pelajaran serta dilandaskan nilai-nilai integritas dan pancasila. Kedua, Lembaga penyelenggara pemilu dan Bawaslu diharuskan aktif memberikan pendidikan politik dengan menyediakan kampanye literasi politik melalui penyediaan sumber bacaan setiap kelurahan dan bagi masyarakat yang buta huruf, disediakan alat media visual berupa audio atau memberikan iklan literasi politik dan membuat satgas pecegahan money politik disetiap kelurahan sehingga terciptanya nuansa politik berkualitas pada pemilihan umum kedepannya.