Walaupun HPP dinaikkan oleh pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga gabah beras petani, dengan tujuan agar serapan Bulog bertambah pasti tidak akan berjalan maksimal. Pemerintah pasti saja akan terkendala untuk memenuhi gudang-gudangnya dengan beras yang hanya 8 persen saja dari produksi nasional. Mengapa? jawabannya karena HPP sudah bisa dipastikan, akan dijadikan patokan bagi pedagang sebagai dasar harga pembelian mereka.
Untuk memenangkan persaingan perebutan gabah beras dengan Bulog, sudah dapat dipastikan mereka akan membeli diatas HPP. Apalagi melihat karakteristik pasar beras di Indonesia yang bersifat terbuka. Dimana akan terjadi pergerakan keluar masuk barang di suatu daerah jika masih terdapat perbedaan marjin harga dan memeberikan keuntungan. Inilah gambaran atau potret sebenarnya karakterisitik dunia perberasan di tanah air yang tidak dapat kita pungkiri. Semua ini bisa dijadikan pelajaran berharga  yang harus kita petik untuk mengambil kebijakan antisipasi ke depan.
Untuk itulah, wajar jika banyak pakar mengingatkan bahwa jangan sampai dana bantuan besar yang telah digelontorkan sia-sia saja. Dengan arti kata lain, tidak tepat sasaran dan menguap begitu saja. Semuanya sangat beralasan, apalagi jika kita berdasarkan fakta bahwa petani di Indonesia terutama di Pulau Jawa, merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit 0,2-0,3 hektar. Tambah ironi lagi, bahkan hamper 50 persen petani terutama di Pulau Jawa sebagai andalan penyumbang produksi gabah beras tidak memiliki lahan.
Solusi yang dibawarkan Mentan untuk mengatasi sulitnya menyerap gabah beras petani dengan memaksimalkan Tim Serap Gabah Petani (Sergap) sangatlah tepat. Tim Sergap yang terdiri dari Kementan, TNI dan Bulog harus didorong agar mampu membentuk kelembagaan petani yang kuat. Kelembagaan petani inilah yang menjadi titik kunci mencapai keberhasilan swasembada pangan. Petani harus didorong agar bergabung dengan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) bahkan koperasi petani. Dengan adanya wadah tersebut, tentu akan mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan, pendataan, penyuluhan hingga pemahaman berbangsa dan bernegara. Â
Kelembagaan petani akan mempermudah pengawasan bantuan yang diberikan pemerintah. Pendataan bantuan sangat perlu dilakukan untuk bisa memastikan bahwa memang petanilah pihak yang berhak menerimanya. Selain itu dengan kelembagaan yang kuat, sosialisasi program, kebijakan baru ataupun informasi yang berkenaan dengan kemajuan pertanian dapat dengan mudah tersosialisasikan. Sehingga petani mendapatkan pemahaman dan informasi yang sama.
Namun yang terpenting adalah kelembagaan petani dapat dijadikan Tim Sergap sebagai forum pemahaman akan pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme. Tim sergap harus mampu menggugah nurani petani agar mereka mau menjual atau menyisihkan 10 persen gabah beras mereka kepada pemerintah. Petani harus disadarkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sangat besar dan sudah semestinya mereka peduli terhadap kondisi cadangan beras pemerintah yang sudah menipis. Karena jika gudang-gudang milik Bulog tidak terisi, maka impor beras akan menjadi solusi terakhir dan pil pahit ini akan ikut ditelan juga oleh petani.
Cara-cara yang humanis diatas, dengan memberikan pemahaman menyeluruh tentang nasionalisme merupakan langkah yang sangat tepat dapat diambil Tim Sergap jika dibandingkan dengan bentuk pemaksaan dan pelarangan. Tim Sergap dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada stake holder terkait, mulai dari petani, penggilingan, pedagang hingga pengusaha. Bicara dari hati ke hati, merupakan langkah elegan untuk bisa menggugah nurani mereka agar lebih mengedepankan rasa nasionalisme serta pentingnya rasa tanggung jawab dan cinta tanah air.
Sebenarnya pemerintah bisa melakukan pemaksaan terhadap petani agar menyetor gabah berasnya kepada Bulog. Pemerintah juga bisa melakukan pelarangan kepada petani agar tidak menjual gabah berasnya selain ke Bulog. Sebenarnya hal tersebut sah saja dilakukan, jika mengingat banyaknya bantuan yang sudah digelontorkan kepada petani. Namun, langkah pemaksaan dan pelarangan tersebut rasanya kurang tepat dan tidak sejalan dengan era demokrasi sekarang dan sudah pasti akan menuai banyak polemik.
Oleh karena itulah, alangkah indah dan bijak jika semua pelaku perberasan tanah air memahami dan menyadari akan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentigan pribadi atau golongan. Bentuk konkretnya ialah dengan menyisihkan gabah beras mereka hanya 10 persen kepada pemerintah, demi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
