Berdasarkan pemberitaan media massa nasional, pada awal tahun 2018 hingga detik ini harga beras di beberapa daerah Indonesia mengalami kenaikan. Â Harga beras telah melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sendiri. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga rata-rata beras medium di Jakarta Rp. 14.100 per kilogram, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram. Angka ini melebihi harga beras pada awal tahun lalu sekitar Rp 9.500 (http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/10/harga-beras-alami-kenaikan-pengamat-pemerintah-terkena-dampak-dari-kebijakan-yang-dibuat).
Menurut, Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Sentosa bahwa kenaikan harga beras mengikuti peningkatan harga gabah di sejumlah daerah. "kami ikut memantau dari jaringan di 84 kabupaten/kota, kisaran harga gabah kering panen mencapai Rp 5.200-Rp 6.000. sehingga jika dikonversi ke kering giling mencapai Rp 7.000. itu naik sekitar 25%, yang kemudian menyebabkan harga beras jenis medium ada yang mencapai Rp 11.000 di Pasar Induk Cipinang".
Dia menambahkan, "dipasaran pasti lebih tinggi lagi, itu rekor nasional baru. Dia memperkirakan gejolak harga beras akan terjadi sampai awal maret 2018 dan meminta agar pemerintah segera mengantisipasinya". Dia menyebutkan musim panen dimulai pada akhir Januari atau Februari dan membutuhkan proses sebelum beras mencapai pasar kemudian ke konsumen. "Jadi yang diperlukan adalah menambah stok atau menambah paling tidak untuk sekitar Februari, ya sumbernya hanya dari dua dari dalam negeri atau impor" (http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/01/08/harga-beras-terus-naik-ini-alasannya) .
Namun seakan berbalik 360 derajat, hal tersebut dibantah dengan confidentnya oleh pihak Kementerian Pertanian. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian, Gatot Irianto memastikan produksi beras tidak berkurang dan stok di Bulog masih sebesar 1 juta ton cukup sampai panen raya pada Februari mendatang, sehingga pemerintah tidak akan melakukan impor.
"beras yang ada di gudang BULOG itu cukup untuk lebih dari tiga bulan. Artinya sebentar lagikan panen raya sehingga tidak ada argumen sedikitpun kita harga beras naik" Sesungguhnya publikasilah yang menyebabkan adanya overhittingterhadap harga pangan khususnya beras, itu yang menyebabkan orang berburu berbondong-bondong. Meski begitu Kementan akan meminta bantuan satgas pangan Polri untuk mneyelidiki kemungkinan adanya spekulan yang menimbun beras (http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42600630).
Dikarenakan produksi melimpah dan disinyalir rantai distribusi yang bermasalah, oleh karena itulah pihak Kementan meminta bantuan Kepolisian. Namun pihak Kepolisian juga agak meragukan kebenarannya setelah menerima infromasi dari satgas pangan di lapangan. "Satgas Pangan kita mengecek suplai, apakah cukup betul? karena ada info suplai cukup karena panen, stok juga cukup. Tapi ada pendapat juga suplai terganggu karena cuaca sekarang banyak hujan ini," tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (9/1).Â
Ia juga mengungkapkan Satgas Pangan turun ke lapangan untuk mengecek distribusi pangan setelah harga beras mengalami kenaikan. Pengecekan ini dilakukan karena menurut Tito sejauh ini suplai pangan cukup setelah memasuki masa panen, namun harga tetap mengalami kenaikan. Tito menjelaskan bahwa beberapa faktor bisa menjadi penyebab kenaikan harga beras. Diantaranya, kurangnya pasokan dan praktek permainan harga oleh oknum (http://www.mediaindonesia.com/news/read/139930/satgas-pangan-telusuri-kenaikan-harga-beras/2018-01-09).
Namun, sebenarnya sinyal atau tanda-tanda kenaikan semestinya sudah ditangkap beberapa bulan yang lalu. Hal ini terungkap ketika Ketua Umum Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta (KOPPIC) Zulkifly Rasyid mengatakan bahwa keberadaan beras medium mulai langka semenjak pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi. Pedagang disana meminta pemerintah memastikan supplai beras jenis medium yang sudah mulai langka di pasaran. Faktanya pasar cipinang sudah kehabisan stock beras medium, notabene paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Kejadian ini sebenarnya sudah terulang di waktu awal pemerintahan Presiden Jokowi dan anehnya tidak dijadikan pembelajaran. Pada awal tahun 2015, ketika ada wacana penggantian rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka Rastra pada waktu itu tidak jadi untuk disalurkan. Pada saat yang sama pemerintah masih sibuk mematangkan rencana penyusunan pola e-money atau yang sekarang dikenal dengan istilah BPNT untuk menggantikan program rastra.
Namun apa yang terjadi saat itu? harga beras di pasar induk beras cipinang melonjak kenaikannya hingga Rp 300-500 per hari akibat kekurangan pasokan dari sejumlah daerah. Melihat kondisi seperti itu, maka Presiden Jokowi langsung menginstruksikan untuk menyalurkan rastra serentak di seluruh Indonesia dan menunda pengkajian program e-voucher.
