Data Produksi Beras, Realitas atau Subjektivitas?

Wapres JK yang notabene mantan Dirut BULOG, mengetahui secara persis apa yang terjadi sebenarnya dengan dunia perberasan tanah air. Pemerintah menurut JK tidak mau berjudi dan mengambil resiko terhadap komiditi beras. 

Jika pasokan beras tak mencukupi kebutuhan, maka harga beras akan melonjak sehingga potensi meningkatnya kemiskinan semakin besar. Pemerintah selalu mengambil risiko yang agak pesimis, karena pemerintah tidak mau menanggung apapun.

Berikut pernyataan Wapres JK yang dikutip dari cnn.indonesia.com yang mengatakan bahwa permasalahan beras terjadi karena permasalahan rantai pasok, bukan akibat spekulasi mafia beras. Dia justru menantang para spekulan untuk menimbun beras. "ini urusan suplai, bukan mafia beras. Bulog menerapkan strategi beli saat harga beras turun dan baru melepasnya ke pasar ketika harga naik. Jadi pada saat harga naik, harus jual stoknya. Begitu teorinya, karena saya bekas Kepala Bulog jadi paham".

Selanjutnya diambil dari sumber detik.com,JK mengatakan bahwa data produksi padi harus dievaluasi lagi agar mendapatkan data yang lebih akurat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 Angka Ramalan (ARAM I) produksi mencapai 75,55 juta ton GKG atau setara 47 juta ton. 

BPS memprediksi Indonesia akan meraih surplus beras 5 juta ton. Alasannya hal ini akan berdampak pada kebijaksanaan selanjutnya, apakah perlu impor beras atau sebaliknya. JK juga mengingatkan, agar para jajaran Kementerian Pertanian harus mewaspadai kemungkinan terburuk dari dampak cuaca ekstreem "el nino".

Ketakutan Wapres Jusuf Kalla terhadap data produksi padi bukan tanpa alasan. Data-data mengenai produksi sifatnya hanyalah perkiraan-perkiraan, namun data real sebenarnya adalah di gudang-gudang beras milik pemerintah yang dalam hal ini BULOG. 

Ketika penyerapan gabah beras oleh BULOG mengalami hambatan berarti ada sesuatu yang salah dan perlu dibenahi. Apakah itu, sisi supply (produksi) produsen, distribusi sebagai jembatannya, maupun sisi demand (kebutuhan) konsumen yang membentuk harga di pasaran.

Sisi peningkatan produksi gabah beras merupakan tugas utama dari Kementerian Pertanian (Kementan), namun juga bisa berkaitan dengan irigasi yang dibawahi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Sisi distribusi bisa saja terkait dengan infrastruktur jalan yang dalam hal ini Kementerian teknis terkait yaitu Kementerian PU dan Kementerian Peruhubungan. Sedangkan, sisi konsumsi bisa saja terkendala masalah tataniaga yang terkait dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tingkat konsumsi beras yang tinggi serta tidak jalannya program diversifikasi pangan, bisa juga mempengaruhi dan ini juga menjadi tupoksi Badan Ketahanan Pangan.

***********

Angka produksi padi selalu mengisahkan misteri yang tidak terungkap. Kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan angka yang disodorkan berbagai pihak baik dari Kementan maupun BPS. Penilaian yang subjektif tentang luas panen selalu menimbulkan kontroversi dan dapat merugikan salah satu pihak. Penilaian dengan menggunakan "eye estimates" pandangan mata dan ubinan selalu tidak mencerminkan angka produksi yang sebenarnya.