20 Oktober 2019 menjadi hari bersejarah bagi Presiden Jokowi, tapi bukan Jokowi saja yang menjadi bagian penting sejarah tetapi seluruh rakyat Indonesia menjadi hari penting nanti. Mata dunia akan tertuju ke Indonesia nanti, bagaimana Jokowi dipilih kembali untuk menjadi Presiden Indonesia setelah memenangkan pemilu 2019 melawan Prabowo untuk yang kedua kalinya. Pelantikan Presiden menjadi menarik bagi semua orang karena ingin mengetahui bagaimana proses bersejarah itu terjadi.
Ada yang beberapa masyarakat bertanya yaitu siapa menteri -- menteri yang akan dipilih oleh Pak Jokowi di periode yang kedua ini. Tentu sudah pasti partai-partai koalisi yang mendukung Jokowi dengan Ma'ruf Amin sudah mendapatkan jatah menteri. Tetapi yang menarik yaitu safari yang dilakukan Prabowo. Ini menjadi menarik karena Prabowo yang merupakan rival dari Jokowi di Pilpres 2019, bersafari politik ke partai-partai pendukung Jokowi, PDIP, PKB, Nasdem dan yang terakhir Golkar.
Ini menjadi pertanyaan publik dan pakar politik, apakah Prabowo ingin masuk ke dalam pemerintahan Jokowi? dan apakah Jokowi telah merestui jika Prabowo bersama partai Gerindranya masuk ke pemerintahan ? ini akan menjadi tidak keseimbangan jika Gerindra masuk ke pemerintahan, bagaimana tidak, partai pendukung di koalisi Jokowi sudah sangat gemuk dengan kekuatan di legislatif sekitar 50% lebih dan dengan ditambahnya Gerindra masuk akan semakin bertambah porsi kekuatan legislatif, lantas hanya PKS saja yang sampai sekarang dengan statementnya tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi, namun PAN dan Demokrat yang ketua umumnya kemarin-kemarin bertemu Jokowi telah memberi sinyal ingin bergabung masuk ke pemerintahan.
Presiden Jokowi pernah mengatakan saat setelah pilpres selesai yaitu, jika partai yang ada di pemerintahannya sudah cukup gemuk dan tidak ingin menambah partai lagi ke dalam pemerintahannya. Namun inilah politik, sangat dinamis dimanapun dan kapanpun bisa berubah setiap saat tidak ada kata teman tidak ada lawan, jika bisa saling menguntungkan kenapa tidak.
Sikap Presiden Jokowi layak di cermati karena jika Gerindra, PAN dan Demokrat sampai masuk ke dalam pemerintahan, maka demokrasi di Indonesia sudah timpang, hanya PKS saja yang menjadi partai oposisi. Demokrasi di negara Indonesia sudah pincang dan berbau rasa orde baru. Tidak ada check and balance membuat demokrasi di Indonesia sedikit pincang.
Dengan banyak partai yang masuk ke pemerintahan memang ada sisi baik dan tidak baiknya. Sisi baiknya Presiden serta Pemerintahan akan dengan mudah membuat kebijakan karena pengaruh dari oposisi tidak sebanding, sisi tidak baiknya ialah pemerintah jika membuat kebijakan akan selalu mendapat dukungan penuh walaupun kebijakan yang tidak pro rakyat. Inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan pengamat politik jika kekuatan di pemerintahan terlalu kuat, tidak adanya check and balance.
Kuatnya partai di pemerintahan bukannya tanpa alasan, stabilitas dunia saat ini tidak menentu khususnya di bidang ekonomi. Perang dagang yang dilakukan oleh dua negara besar, Amerika dan Cina jika tidak berdampak buruk maka Indonesia akan terkena dampak buruk dari perang dagang yang terjadi. Ini mungkin salah satu alasan Presiden Joko Widodo menerima partai diluar pemerintahan agar kemungkinan dari gejolak ekonomi yang ada di dunia tidak berimbas parah ke Indonesia.
Dampak yang terjadi ini bisa menjadi alasan yang wajar, tapi banyak partai jika masuk ke pemerintahan bermain dua kaki yang dimana mendukung ketika di eksekutif dan mengrongrong ketika di legislatif hal ini yang perlu dicermati oleh Presiden Jokowi jika terlalu banyaknya partai yang masuk ke pemerintahan. Walaupun nanti banyaknya partai yang masuk ke dalam pemerintahan, kita sebagai masyarakat harus tetap mengawasi kerja di pemerintah baik itu di eksekutif maupun di legislatif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H