Pada Rabu (13/11), saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, noda hitam kepolisian diungkap. Setidaknya ada dua pernyataan yang mendukung itu, yakni:
Pertama. Presiden Joko Widodo buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.
"Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali," kata Joko Widodo
Kedua. Di sela-sela pernyataan mendukung pembangunan, Kepala Kepolisian RI Idham Azis mengungkap bahwa selama ini ada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) minta proyek kepada Kepala Daerah. Soal ini, Kapolri tidak main-main soal. Bila ada yang terlibat, bakal diganti. Berikut pernyataannya;
"Dan juga bukan rahasia umum banyak juga kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian dari masalah ini, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, walikota silahkan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan," kata Idham Azis
Dari kedua pernyataan itu, setidaknya ada dua momok kepolisian  terungkap. Yakni "peras pengusaha", dan "minta proyek". Apakah ini benar adanya?
Tentu saja pernyataan itu benar. Jikalau disampaikan orang/lembaga yang tidak berkompenten barangkali diragukan keabsahannya. Tapi ini langsung dari Presiden dan Kapolri. Tidak diragukan lagi.
Pernyataan serupa sama sekali  tidak diperoleh semasa Kapolri di jabat Tito Karnavian. Bahwasaannya ada bobrok di internal kepolisian sendiri. Dan ini harus ditegasi. Perlu ada langkah tegas dari Presiden dan Kapolri, tidak boleh didiamkan.
Kepolisian merupakan mitra pembangunan yang seyogyanya digandeng, terkhusus bagi daerah otonom. Hal ini ditegaskan Idham Azis sehubungan dengan upaya kepolisian untuk mendukung visi pembangunan pemerintah. Tak hanya di pusat, juga di daerah.
Karenanya, para kepala daerah diingatkan Idham Azis untuk menjaga komitmen mereka dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional. Bupati, wali kota, hingga gubernur  didorong agar menggandeng Kapolres di wilayah masing-masing untuk menjadi pengawal pembangunan daerah.
