Beberapa waktu lalu, hasil KLB kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditolak pemerintah. Setelah itu, ramai desakan agar dua petinggi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Jokowi.
Dari desakan tersebut, menjadi pertanyaan, apakah perlu SBY dan AHY meminta kepada Jokowi?
Kalau bagi penulis, perlu dan boleh saja karena ramai di media ada pencatutan nama Presiden dan keterlibatan Presiden terkait keikutsertaan Moeldoko sebagai KSP dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang.
Penulis juga melihat dan mendengar isu-isu pencatutan dan diduga keterlibatan Presiden Jokowi terkait Moeldoko sebagai bentuk pemerintah mengamini keikutsertaan Moeldoko tersebut.
Atas gaduh-gaduh itu, apa susahnya untuk meminta maaf saja karena ramainya beredar isu-isu tersebut?. Tidak perlu harus sungkan dengan meminta maaf. Ada gunanya meminta maaf agar adanya bentuk saling menghormati dan menghargai diantara anak bangsa.
Lagipula, KLB Deli Serdang sudah ditolak secara sah oleh Kemenkumham, cuma masih ada pengajuan gugatan mengenai AD/ART Partai Demokrat 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh kubu Moeldoko.
Kita ikuti saja proses hukum yang ada karena itu hak hukum dari masing-masing orang. Pihak Moeldoko maupun AHY berhak mengajukan gugatan hukum atas apa yang mereka rasa kurang adil terhadap sebuah situasi, kebijakan maupun keputusan.
Jadi, kita tunggu saja proses hukum yang berjalan dengan seksama tanpa ada desakan untuk tidak melanjutkan upaya hukum lain atas kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat.
Saran penulis lainnya, baik juga kalau kubu Moeldoko dan AHY yang sedang berkisruh harusnya mau bersama-sama meminta maaf juga atas kegaduhan ini. Tidak perlu saling menunjuk satu dengan lainnya siapa yang harus meminta maaf.
Sama-sama meminta maaf saja itu sudah baik dan adil. Semoga saja dalam waktu dekat itu hal tersebut dilakukan pihak AHY-SBY sekaligus Moeldoko agar tidak ada lagi desakan meminta maaf. Sekian.
