Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

3 Poin Pemerintah Sikapi KLB Deli Serdang Harus Dimaknai Baik

8 Maret 2021   10:41 Diperbarui: 8 Maret 2021   11:04 270
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: dok Kemko Polhukam via detik.com

Pemerintah menanggapi kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang. Ada tiga poin pemerintah yang harus dicermati dengan baik disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD lewat video:

Pertama, pemerintah belum menganggap ada agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Laporan KLB belum dilaporkan secara hukum.

Kedua, cara penyelesaian, pemerintah menyampaikan menilai berdasarkan AD/ART yang diserahkan terakhir.

Ketiga, Jawab tudingan melindungi KLB. Pemerintah tak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat (detik.com, 8/3/2021).

Ketiga poin tersebut harus dicermati secara baik oleh masyarakat maupun kader Partai Demokrat pimpinan AHY. Beberapa pemberitaan dari salah satu tokoh atau kader Partai Demokrat menyatakan ada unsur pemerintah ikut dalam masalah internal partai.

Jadi, pernyataan tiga poin tersebut sudah sangat jelas dan terang serta harusnya dicermati atau dimaknai secara baik. Jangan ada lagi pernyataan yang menggiring opini publik menyatakan pemerintah turut campur tangan terhadap KLB Deli Serdang dan masalah yang menimpa Partai Demokrat.

Jelas sekali, bahwa jangan pernah mengkaitkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB adalah restu dari pemerintah terutama Presiden Jokowi. Itu pernyataan yang salah.

Sekarang ini, KLB Partai Demokrat DELI SERDANG murni adalah niatan dari kadaler partai Demokrat itu sendiri tanpa ada dorongan dan intervensi manapun.

Jadi, tidak berhak juga Partai Demokrat pimpinan AHY menyurati Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly dan Presiden Jokowi untuk bertindak atas KLB yang diduga ilegal di Deli Serdang.

Masalah Partai Demokrat harus diselesaikan secara demokratis oleh Partai itu sendiri. Mereka lebih kompeten dan lebih tahu mengenai situasi partainya. Jangan membawa-bawa nama pemerintah yang tidak tahu masalah internal partai Demokrat.

Semoga saja tiga poin pernyataan pemerintah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan DNA mudah dipahami oleh Partai Demokrat pimpinan AHY dan seluruh masyarakat Indonesia. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun