Pihak istana enggan menanggapi surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta yang diduga melibatkan orang dalam lingkar Presiden Jokowi. Partai Demokrat kembali menegaskan isu "kudeta" itu bukan isu internal Partai Demokrat. Herman Khaeron pun heran mengapa istana enggan menanggapi surat dari Ketum PD AHY. Ia pun masih meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan penjelasan.
Emang kenapa?
Kalau istana tidak mau menjawab surat AHY, emang kenapa?. Itu adalah hak dari istana untuk tidak menjawab surat dari AHY. Lagipula, tidak ada kaitannya juga pemerintah dengan partai Demokrat. Jadi, untuk apa harus dijawab surat AHY tersebut?.
Penulis pun menyarankan agar pemerintah tidak perlu menjawab surat AHY karena kalau dijawab akan timbul isu lain yang bisa makin membesar. Untuk apa juga istana menjawab sesuatu yang bukan kewenangannya.
Sebab itulah, kita harus memahami bahwasannya Demokrat tidak perlu "baper" mengenai hal tersebut. Keputusan istana sudah tepat tidak terlibat dalam isu-isu yang dilemparkan oleh Demokrat.
Masalah internal partai Demokrat harus diselesaikan dengan cara baik-baik secara internal. Tidak perlu membawa-bawa istana dalam hal ini. Demokrat jangan terlalu berpikir negatif bahwa pertemuan Moeldoko dengan beberapa kader Demokrat adalah berbicara mengenai kudeta partai Demokrat.
Perlu lebih baik dan arif sebenarnya partai Demokrat dalam menyikapi isu-isu seperti ini. Kita harus memahami bahwa demi kebaikan perpolitikan kita, alangkah baiknya masalah ini tidak terus dikembangkan sehingga merusak nama baik partai maupun situasi dan kondisi Indonesia saat ini.
Keputusan tepat penulis sampaikan agar pemerintah tidak ikut campur dengan urusan Demokrat. Tidak membalas surat AHY berarti pemerintah tidak mau ikut campur dan tidak tahu menahu dengan kondisi partai Demokrat.
Jikalau istana menjawab surat dari AHY maka sama saja akan dipikirkan Demokrat bahwa pemerintah ikut campur dengan urusan partai Demokrat.
Semoga saja atas tidak dijawabnya surat dari AHY membuktikan bahwa pemerintah bisa netral terhadap semua partai. Pemerintah hanya mengurus urusan rakyat yang sangat kompleks bukan urusan partai.
