Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dituding hendak mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi capres di pemilu  2024. Moeldoko menjawab isu itu. Bagi Moeldoko, isu dia hendak melakukan kudeta partai Demokrat bagaikan lelucon. Moeldoko membuat pengandaian, diibaratkan dia punya pasukan bersenjata. Menurutnya, tak mungkin dia menodong kader-kader Demokrat untuk mendukungnya (detik.com, 03/02).
Dari apa yang disampaikan Moeldoko sudah sebuah jawaban bahwa sebenarnya beliau tidak bisa dan tidak ingin mengudeta partai Demokrat bersama AHY. Apalagi, sampai ingin jadi Presiden Republik Indonesia dari Demokrat.
Moeldoko sendiri bukanlah kader partai Demokrat sejak lama. Beliau tidak ngerti tentang Demokrat, Sebab itu, mustahil sebenarnya seorang Moeldoko jadi calon presiden dari Demokrat. Kader Demokrat di seluruh Indonesia pasti akan menolak Moeldoko jadi capres mereka.
Karena itu, alangkah baiknya Demokrat tidak memperkeruh suasana dan terus membicarakan Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat.
Jadi, tak perlu juga sebenarnya Demokrat terlalu jauh berpikir dan berprasangka kearah sana. Moeldoko sedang sibuk dengan pekerjaannya dan sibuk mengurus negara.
Apalagi sampai mengatakan Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat. Sehebat apa Moeldoko ingin mengambil Demokrat?. Mustahil.
Terkait pertemuan Moeldoko dengan beberapa kader partai Demokrat jangan dianggap bicara kudeta AHY dan Demokrat. Bisa jadi mereka hanya bersilaturahmi dan berdiskusi sejenak mengenai situasi kepartaian dan negara.
Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Moeldoko berbicara mengenai kudeta partai dan menghimpun kekuatan untuk menggulingkan AHY bersama kader Demokrat yang mendukung Moeldoko.
Jadi, itu hanya prasangka saja bagi penulis, melihat AHY bersama beberapa kader partai Demokrat yang ingin AHY diganti. Perlu dibuktikan prasangka dari Demokrat terkait pembicaraan Moeldoko dengan beberapa kader Demokrat.
Sebab itu, alangkah baiknya Demokrat menyelesaikan sendiri masalah partai atau internal partai tanpa harus mengatakan ada keterlibatan dari pemerintah.Â
Tak perlu juga Presiden Jokowi dikirim surat untuk mengklarifikasi keterkaitan kekuatan Pemerintah untuk mengkudeta Partai Demokrat bersama AHY.
