Kepala Staf  Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo soal komunikasi publik terkait Omnibus Law. Moeldoko mengakui komunikasi publik sangat jelek. Awalnya, Moeldoko menerangkan soal perkembangan pesat di media sosial. Hal itu pulalah yang membuat pemerintah kewalahan menghadapi disinformasi (detik.com, 21/10).
Bagaimana reaksi para menteri?
Menjadi pertanyaan, bagaimana reaksi para menteri dan pejabat terkait mengenai teguran Presiden Jokowi tersebut? Tentu para menteri harus mengubah komunikasi publiknya dengan baik. Dan, teguran itu harus jadi perhatian serius oleh para menteri dan staf kepresidenan lainnya. Soalnya, masalah komunikasi publik kalau dianggap sepele akan jadi masalah besar pada rakyat kita.
Komunikasi publik itu untuk rakyat. Kalau salah berkomunikasi maka terjadi miss komunikasi sehingga masyarakat memaknai salah informasi yang beredar mengenai sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah.
Apalagi marak mengenai vaksin Covid-19 yang dikabarkan akan selesai pada bulan November dan bisa dipakai atau disuntikkan kepada masyarakat. Celakanya, bila hal tersebut tidak benar maka terjadinya disinformasi yang membuat masyarakat diberi harapan palsu.
Dalam hal itu komunikasi publik para pejabat pemerintah harus jelas dan tegas sebenarnya. Sudah pastikah vaksin Covid-19 akan bisa dipakai bulan November?. Kalau tidak ada kepastian tapi ramai diperbincangkan saat ini maka itu akan berbahaya.
Terkait penyebaran Covid-19 pun harus jelas dengan data riil berapa spesimen sehari dan berapa kasus positif Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 setiap harinya. Itu juga harus jelas agar jangan jadi masalah kedepannya.
Selain dari itu, kita mengetahui gaya komunikasi publik Menkes Terawan juga agak bermasalah. Beberapa waktu lalu, ada pernyataan kontroversi dari beliau dimaknai lain oleh masyarakat hingga akhirnya sampai sekarang Menkes Terawan tidak pernah terlihat di ruang publik memberikan pernyataan. Hal Itu sudah pasti untuk mencegah komunikasi publik yang salah sehingga memperumit masalah.
Dalam sebuah perbincangan publik dikatakan bahwa komunikasi publik ini sangat penting karena itulah yang mengantarkan atau mengirimkan informasi kepada masyarakat. Jika kurang baik maka rakyat salah memaknai dan terjadilah perdebatan yang tidak penting.
Komunikasi publik harus jelas, gampang dimengerti dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat secara keseluruhan. Pilih saja salah satu, atau dua maupun tiga pejabat negara yang berhak untuk berbicara seputar bidang kesehatan terkait Covid-19 dan ada pula khusus yang  berbicara tentang pendidikan, ekonomi maupun pemerintahan agar tidak satu orang berbicara berbagai hal. Itu salah tentunya.
Perkuat juga bidang kehumasan di setiap instansi kementerian yang ada agar mereka bisa menyampaikan secara jelas mengenai pencapaian dan tahapan yang sedang ditempuh pemerintah terkait penanganan Covid-19.
